Sekretaris Asosiasi Bupati Meepago, Yakobus Dumupa, menuturkan, para Bupati se – wilayah Meepago bersama Forkopimda menggelar rapat lanjutan dalam rangka membicarakan percepatan penanganan Covid-19 di wilayah Meepago.
Dalam pertemuan itu, lanjut Dumupa, telah menyepakati beberapa hal penting guna menindaklanjuti keputusan sebelumnya, termasuk hasil kesepakatan bersama Pemprov Papua yang pertama.
“Kami (para kepala daerah) di wilayah adat Meepago masih melakukan penutupan akses udara, laut, terutama Bandara dan pelabuhan untuk 14 hari kedepan terhitung kamis 11 Juni 2020 dengan ketentuan akan di evaluasi selanjutnya,” turut Bupati Dogoyai dalam rilis yang diterima Bumiofinanandu.Id di Nabire. Kamis (12/06/2020).
Dijelaskan, sekalipun akses jalan darat masih dibatasa, belum di buka, pihaknya dapat memberikan ijin bagi angkutan BBM, angkutan Bahan Makan (Bama) dan keperluan – keperluan umum lain. termasuk pelayanan kesehatan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan semua kendaraan dimaksud yang melintas ke daerah pedalaman diwajibkan untuk membawa surat keterangan sehat dan harus melalui proses pemeriksaan bagi pengemudinya.
“jadi tanpa surat keterangan sehat, kami tidak memberi ijin kepada semua pengguna jalan untuk melintas,” jelas Dumupa.
Pihaknya juga, kata Yakobus Dumupa, telah bersepakat untuk memfasilitasi semua anak – anak sekolah (pelajar), terutama yang akan mendaftar ke sekolah – sekolah yang ada di Nabire. Yakni dari tingkat SMA/SMK hingga SMP dari kabupaten yang lain di wilayah Meepago. Sehingga Pemerintah kabupaten di wilayah adat Meepago akan membantu anak – anak yang ingin melanjutkan pendidikan.
Selain itu, aktifitas perekonomian, ibadah, pasar dan pemerintahan para bupati sepakat untuk dibuka dengan ketentuan mengikuti protokol kesehatan. Bila tidak mau mengindahkan protokoler, pihaknya tidak memperbolehkan.
“Jadi kami harap, Jangan ada yang terpengaruh dengan isu – isu yang profokatif. jaga kesehatan, jaga ituasi agar tetap aman,” ujarnya.
Pelaksana Tugas, Sekteraris Daerah (Sekda) Kabupaten Nabire menambahkan, Khusus untuk persoalan pendidikan adalah jika ada siswa – siswi SMA/SMK yang ingin melanjutkan sekolah di Nabire maka Pemkab asal berupaya untuk menfasilitasi. Misalnya Paniai, Deyai atau Kabupaten lainnya.
“Kalau ada anak yang ingin melanjutkan sekolah di Nabire maka Pemkabnya yang memfasilitasi dan tidak dibolehkan anak jalan sendiri sehingga angkutan perlu disiapkan,” tambahnya.
Untuk mendaftar secara online, Maipon bilang bahwa diminta kepada Dinas Pendidikan masing – masing untuk menfasilitasi dengan cara membantu mencari tau perguruan tinggi regular mana yang siswa mau melanjutkan.
“Dan misalkan IPDN maka melalui Badan Kepagwaian Daerah masing – masing Kabupaten. Dan untuk Nabire sudah ada instruksi kepada kelapa Dinasnya,” ujar dia.
Dalam pertemuan tersebut juga melahirkan beberapa kesepakatan, diantaranya ;
