Pemprov Papua tidak pernah eksekusi Perda, John Gobai; mungkin tra perlu disusun Perda lagi

Nabire, Bumiofinavandu –   Ketua Kelompok Khusus (Poksus) DPR Papua, John NR Gobai, merasa tidak perlu lagi menyusun Peraturan Daerah (Perda). Pasalnya, Pemprov Papua hampir tidak pernah mengeksekusi atau ,melaksanakan  perda-perda yang sudah disahkan.

”Mungkin tra (Tidak) perlu lagi susun Perda, sebab Pemprov Papua jarang bahkan tidak pernah mengeksekusi,” ujar Gobai, melalui panggilan selulernya, Sabtu (07/09/2023).

Dengan nada kesal kata Gobai, sudah cukup banyak perdana dihasilkan. Mulai dari  pembahasan, penetapan di DPR Papua, hingga pengesahan setelah mendapatkan nomor register dari Departemen dalam negeri.

Perda-perda tersebut antara lain; Perdasi Papua Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kampung Adat. Perdasi Papua tentang Nomor 5 Tahun 2022 tentang  perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat.  Perdasi Papua No 6 tahun 2022 tentang Bantuan Hukum,Perdasi Papua No 6 tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengembangan Pangan Lokal. Perdasi Papua No 7 tahun 2020 tentang Pertambangan Rakyat. Perdasi Papua No 8 tahun 2020 tentang Penanganan Konflik Sosial. Perdasi Papua No 11 tahun 2021 tentang Penyelamatan dan Pengelolaan Danau di Provinsi Papua, Perdasi Papua No 6 tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya Ikan Masyarakat Hukum Adat.

“Ada juga senam perdasi/perdasus lalu kami yang menyusun dan mengusulkan menggunakan hak inisiatif Anggota DPRP,” kata Gobai.

Seharusnya menurut Gobai, perda-perda tersebut sudah dilakukan sosialisasi oleh bidang hukum serta Provinsi Papua, termasuk OPD-OPD yang ada di lingkungan pemerintah provinsi Papua. Sehingga dalam mengajukan program, mestinya merujuk kepada isi dari pada peraturan daerah tersebut di atas, dari undang-undang maupun Peraturan Menteri.

“Kami yakin bahwa peraturan daerah yang telah disusun ini sungguh-sungguh menunjukkan tiga roh dari Otsus Papua. Yaitu keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan bagi orang asli Papua. Untuk itu sesungguhnya sudah wajib hukumnya agar pemerintah daerah melalui OPD terkait dengan judul-judul Perda tersebut di atas untuk dapat membuat program-program yang merupakan pelaksanaan daripada isi dari para peraturan daerah tersebut di atas,” tuturnya.

Bila memang tidak mau atau tidak mengakomodir isi daripada peraturan daerah ini dalam melaksanakan program-program pada OPD Pemprov Papua. Maka mungkin sebaiknya tidak perlu lagi membuat peraturan daerah. Silahkan saja Peraturan Pemerintah Provinsi mengatur Provinsi ini sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri dan juga undang-undang. Biar tidak perlu lagi DPR Papua membuang waktu dan capek menyusun dan membahas serta menetapkan perda.

“Sebab percuma juga kita bahas berbulan-bulan, berminggu-minggu, tetapi Perdasi dan Perdasus tersebut juga tidak dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Papua. Kami yang menyusun dan mengajukan raperdasi dan raperdasus juga tidak mendapatkan hak lebih kok kan semua anggota sama haknya,” pungkasnya.[*]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Bumiofinavandu.com”, caranya klik link https://t.me/wartabumiofinabirepapuatengah lalu join. Jangan lupa install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.