Nabire, Bumiofinavandu – Ketua Komisi A, DPRD Nabire, Papua Tengah, Sambena Inggeruhi mendesak agar Inspektorat segera mengaudit dan memeriksa penggunaan Dana Kampung di daerah ini.
“Atas nama lembaga, saya minta Inspektorat agar segera mengaudit dana Kampung,” kata Inggeruhi Selasa (06/12/2022).
Tugas Komisi A menurut Inggeruhi, adalah pengawasan terhadap jalannya pemerintahan termasuk monitoring terhadap jalannya pemerintahan Kampung.
Dia menilai, sejak empat Tahun belakangan (2019, 2020, 2021″ 2022), penggunaan Dana Kampung tidak maksimal. Hal itu terbukti di lapangan setengah DPRD Nabire melakukan kunjungan kerja.
“Kurang lebih empat Tahun ini, dana Kampung tidak jelas penggunaannya. Kami turun ke lapangan dan lihat langsung, banyak warga yang mengeluh. Saya pikir ini masalah yang serius,” tuturnya.
Dia bilang, para pendamping Kampung juga harus bertanggung jawab terhadap penggunaan dana itu. Sehingga Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) perlu memonitor dan mengarahkan Kepala Kampung serta Pendamping untuk bekerja sesuai aturan.
“Pendamping Kampung juga bila perlu diperiksa, karena mereka yang terjun langsung ke sana (Kampung). Kami mendapatkan banyak aduan dari masyarakat,” ungkapnya.
Lanjutnya, keluhan masyarakat itu tak terlepas dari apa yang mereka lihat dan rasakan. Sebab hampir tidak ada perubahan yang mencolok dari dana Kampung selama ini.
Dia juga berpesan kepada masyarakat agar tidak segan-segan melaporkan kepada Inspektorat atau kepolisian dan kejaksaan bila terdapat penyimpangan dengan dana desa.
“Banyak keluhan kalau DPRD turun ke lapangan (Kampung). Jadi sekali lagi Komisi A minta agar Inspektorat segera mengaudit dana sejak empat Tahun ini. Untuk masyarakat, lapor ke pihak berwajib kalau tidak puas, tentunya dengan bukti-bukti yang valid,” pungkasnya.[*]
Dapatkan update berita Bumiofinavandu.com dengan bergabung di Telegram. Caranya muda, Anda harus menginstall aplikasi Telegram terlebih dulu di Android/Ponsel lalu klik https://t.me/wartabumiofinabirepapuatengah lalu join. Atau dapatkan juga di medsos (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Tiktok) dengan nama akun Warta Bumiofi.
Inspektorat SDH wajib pak. Pak DPR Yth. Itu Rumah sakit dulu diberesin itu yg utama, coba bapa datang pagi2 lalu lihat bagaimana keluhan orang sakit. Klo anggota DPR sakit jangan ke klinik coba ikut antrian sperti Masy. Biasa bgm rasanya?. Blm BPjs, Obat, kesana kemari… Sakit fisik, sampai sakit psiko, dan sakit hati…
Masukan yang bagus. Mungkin begini, Komisi A bagiannya beda. Kalau Rumah Sakit itu urusan Komisi B. Makasih.
calm music
I like this blog very much, Its a real nice office to read
and receive information.Blog money
Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.