Pencaker Nabire kembali lakukan aksi di Kantor Bupati

Nabire, Bumiofinavandu – Puluhan pencari kerja (Pencaker) yang gagal lolos seleksi CPNS Tahun 2020 di Nabire kembali melakukan aksi dihalaman Kantor Bupati Nabire pada Selasa (8/9/2020). 

Aksi ini merupakan lanjutan setelah sebelumnya ada aksi serupa pada selasa (25/8/2020) lalu dengan tuntutan dan tudingan telah terjadi kecurangan pada pengumuman hasil tes CPNS. 

Mereka berkumpul di Pantai Nabire kemudian berkonvoi dengan kendaraan menuju Kantor Bupati Nabire dikawal ketat aparat kepolisian. 

Namun Bupati tidak keluar untuk menemui para pendemo. Ia hanya meminta lima orang perwakilan untuk menemuinya di ruangan. 

“Kami kembali mau dengan hasil dari tuntutan kami sebelumnya pada aksi dua minggu lalu,” ujar koordinator aksi, Arnolda Kawer disela-sela aksi dihalaman Kantor Bupati Nabire. 

Menurutnya, ada tujuh tuntutan yang sudah disampaikan kepada DPRD dan Pemda pada dua pekan silam, yakni: 

Pertama, menolak pengumuman hasil PNS tes CPNS farmasi Tahun 2018. 

Kedua, hasil tes CPNS harus diumumkan secara transparan disertai lampiran nomor peserta yang jelas dan nilai hasil tes. 

Ketiga, kuota 80% benar-benar harus diperuntukan bagi OAP. Keempat, kuota 20% harus diprioritaskan kepada orang non OAP berKTP Nabire dan orangtuanya telah berdomisili kurun waktu lama serta berjasa dan ikut membangun Nabire. Baik sebagai PNS, TNI/POLRI, Swasta (petani, nelayan bahkan buru bangunan). Kelima, Memperhatikan nasip para honorer yang telah lama mengabdi di Nabire dan mengikuti tes farmasi CPNS 2018. Keenam, segera menghentikan pemberkasan hasi tes CPNS Tahun 2018 hingga ada kejelasan mengenai tuntutan ini. 

Ketujuh, meminta DPRD Nabire agar segerah membentuk pansus hak angket guna mengusut tuntas persoalan ini. 

“Ini tujuh tuntutan kami sebelumnya sudah disampaikan. Jadi sebenarnya hari ini kami ingin mendengar hasil dari tuntutan awal. Tapi Bupati tidak keluar dan hanya minta lima orang untuk menghadap,” tutur Kawer. 

Kawer menjelaskan, setelah menemui Bupati dan jajarannya tidak ada penjelasan rinci terkait tujuh poin tuntutan aspirasi. Baik hasil tes yang seharusnya transparan maupun beberapa poin lain seperti kuota 80-20, sebab jika dibuka maka otomatis kuota 80-2- bisa terpenuhi. 

Akan tetapi karena tidak mendapat jawaban baik dari Bupati maupun kepala Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA). maka dari poin ketujuh dibuat kesepakatan sehingga ketika tidak memberikan hasil sesuai aspirasi maka apa yang selanjutnya Pemkab lakukan untuk mengakomodir para pencaker yang merasa dirugikan. 

“Jadi menurut Bupati kita akan diakomodir untuk penerimaan formasi selanjutnya, baik melalui formasi K2 maupun formasi 2019, untuk perhatikan nasipnya,” jelas Guru Honorer di salah satu SMP di Nabire ini. 

Namun lanjut dia, tidak semua pencaker yang gagal seleksi akan diakomodir dalam aksi tersebut apalagi yang hanya menumpang ditengah jalan. mereka akan diabaikan dan pihaknya hanya akan memprioritas bagi pencaker yang betul-betul berada dan berkumpul selama ini yang bukan asal-asalan. 

“Ini harus kami lakukan sebab setelah kami jalan, ternyata tidak semua teman-teman peduli terhadap aksi yang kami lakukan. Jadi kami hanya prioritas yang seruis selama ini untuk bergabung sampaikan aspirasi. kami akan tuntut sampai harus ada hasil yang jelas,” lanjut Kawer. 

Penanggungjawab aksi, Hendrik Andoi, mengatakan tuntutan pencaker ini tetap berkomiten pada aspirasi sebelumnya dan menuntut Pemkab Nabire harus transparansi. hal-hal yang harus dijawab dengan baik oleh pemerintah terutama hasil dari panitia seleksi nasional (panselnas). 

“hasil panselnas ini yang utama tetapi pemerintah berdalil tidak bisa dibuka lagi,” kata Andoi. 

Andoi, yang merupakan koordinator aliansi masyarakat pesisir Nabire ini menilai, jika demikian maka harus ada jalan keluar yang bisa menjamin pencaker ke depan. sehingga pihaknya meminta pemkab Nabire untuk memprioritaskan pencaker yang melakukan aksi saat ini dengan mengakomodir di K3 dan formasi 2019. 

Pihaknya berjanji akan mendata para pencaker yang melakukan aksi dan berkoordinasi dengan sekda dan kepala BKPSDA untuk menindaklanjuti. 

“Jadi jawaban Bupati tadi kami belum puas. Sebab yang dikejar pencaker adalah transparansi nilai hasil tes. Dan tidak sekedar tuntutan tetapi harus ada solusi lain,” ujarnya. 

Sehingga lanjut dia, dalam waktu dekat para koordinator lapangan akan memvesifikasi data dengan memisahkan honorer dari formasi umum. Agar dengan data tersebut, akan dibuat kesepakatan dengan pemerintah. 

Sehingga, aliansi akan terus mengawal hingga pertemuan hari ini melahirkan satu kesepakatan yang memiliki dasar. Namun pihaknya tidak berhenti sampai pada pertemuan hari, tetapi samppai ada hasil. Dan hasil akhir nanti akan disingkrongkan dengan hasil pansus DPRD Nabire yang kemudian akan diparipurnakan sebagai hasil kerja pansus. 

“sehingga dasarnya kuat dan keputusan DPRD sebagai pegangan. Tapi kalau Cuma janji-jani akan sangat berbahaya, apalagi Pimpinan Daerah Tahun depan akan berganti ke orang lain, siapa yang bertanggungjawab,” Katanya.(Red)