 Perwakilan pencaker dalam pertemuan dengan Bupai Nabire – Bumiofinavandu. |
Nabire, Bumiofinavandu – Menerima perwakilan pencaker yang melakukan aksi protes hasil tes CPNS Tahun 2018, pada selasa (8/9/2020) diruang kerjanya. Bupati Isaias Douw menyampaikan permohonan maaf lantaran disaat awal aksi beberapa waktu lalu, dirinya tidak di tempat lantaran sedang mengikuti kegiatan bersama Mendagri di Jakarta.
“Saya minta maaf sebab aksi pertama tidak di tempat,” ujar Bupati Nabire, Isaias Douw dalam pertemuan itu.
Menurutnya, hasil kelulusan tes CPNS Tahun 2018 di Kabupaten Nabire sudah seimbang antara OAP dan Non-OAP. Mengingat Nabire tidak sama dengan kabupaten pedalaman, Nabire itu mejemuk, kabupaten tua, sehingga dihuni oleh berbagai suku se-Nusantara.
Ia mengaku, bersama BKD telah bertemu BKN pusat untuk memperjuangkan 80/20 sesuai dengan kesepakatan para Bupati Papua di Jayapura.
Sehingga, jika kemudian ada pertanyaan mengapa kuota OAP diisi oleh orang non-OAP, maka formasi itu tidak dilamar oleh OAP, terutama bidang-bidang langka.
Dan Bupati Isaias berjanji bahwa aspirasi yang telah disampaikan akan ditindaklanjuti dan masuk dalam skala prioritas penerimaan berikutnya.
“Dan mereka non-OAP yang masuk daftar, itu tentu mereka yang lahir besar di Nabire, orang tuanya dan mereka yang selama ini mengabdi untuk Nabire dan bidang-bidang langka yang tidak ada pelamar OAP. Jadi untuk aspirasi ini kita akan priotiras dalam penerimaan ke depan,” tuturnya.
Bupati Isaias juga memerintahkan agar 500 orang yang lulus tes yang sudah diumumkan segera melakukan pemberkasan. Hal ini karena di bulan November mendatang akan ada lagi penerimaan untuk formasi K2.
“saya minta untuk bersabar dan memahami kondisi yang ada. Kebutuhan daerah masuh banyak dan akan diatur kemudian,” kata Isaias.
Penanggungjawab aksi, Hendrik Andoi, mengatakan tuntutan pencaker tetap berkomiten pada aspirasi sebelumnya dan menuntut Pemkab Nabire harus transparansi. pertanyaan harus dijawab dengan baik oleh pemerintah terutama hasil dari panitia seleksi nasional (panselnas).
“hasil panselnas ini yang utama tetapi pemerintah berdalil tidak bisa dibuka lagi,” kata Andoi.
Andoi, yang merupakan koordinator aliansi masyarakat pesisir Nabire ini menilai, jika demikian maka harus ada jalan keluar yang bisa menjamin pencaker ke depan. sehingga pihaknya meminta pemkab Nabire untuk memprioritaskan pencaker yang melakukan aksi saat ini dengan mengakomodir di K3 dan formasi 2019.
Pihaknya, akan mendata para pencaker yang melakukan aksi dan berkootdinasi dengan sekda dan kepala BKPSDA guna menindaklanjuti hal tersebut.
“Jadi jawaban Bupati tadi kami belum puas. Sebab yang dikejar pencaker adalah transparansi nilai hasil tes. Dan tidak sekedar tuntutan dan ada janji, tetapi harus ada solusi lain,” ujarnya.
Sehingga lanjut dia, dalam waktu dekat para koordinator lapangan akan memvesifikasi data dengan memisahkan honorer dan formasi umum. Agar dengan data tersebut, akan dibuat kesepakatan dengan pemerintah agar mengakomodir aspirasi.
Dan aliansi akan terus mengawal hingga pertemuan hari ini melahirkan satu kesepakatan yang memiliki dasar. Dan pihaknya tidak berhenti sampai pada pertemuan hari ini tetapi sampai ada hasil yang jelas. Kemudian, hasil akhir nanti akan disingkrongkan dengan hasil pansus DPRD Nabire yang kemudian akan diparipurnakan sebagai hasil kerja pansus.
“Jadi, dasarnya kuat dengan keputusan DPRD sebagai pegangan. Tapi kalau Cuma janji-jani akan sangat berbahaya, apalagi pemerintahann tahun depan akan berganti orang lain, siapa yang bertanggungjawab,” Katanya,(Red)
