 |
| Kepala Seksi Lahan dan Irigasi Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Hasruddin di ruang kerjanya – Bumiofinavandu. |
Nabire, Bumiofinavandu – Menanggapi keluhan petani di Kabupaten Nabire tentang kelangkaan pupuk bersubsidi, Kepala Seksi (kasie) Lahan dan Irigasi Dinas Pertanian Hasruddin mengatakan, ada tiga hal mendasar yang mempengaruhi kelangkaan pupuk.
Pertama, bukan domain daerah untuk mengatur pembagian/kuota tetapi kewenangan Provinsi melalui dinas teknis. Kedua, subsidi resikonya cukup tidak cukup harus dicukupi atau di terima. Dan ketiga, terdapat mengurangan anggaran untuk pembiayaan covid-19.
“Maka kami sudah menyurati Provinsi untuk meminta relokasi, tapi kembali lagi bahwa ini wewenang Provinsi,” ujar kasie lahan dan irigasi Hasruddin di ruang kerjanya. Senin (02/11/2020).
Ia menjelaskan, beberapa waktu lalu ketika pembagian, diutamakan bagi central-central pertanian yakni pengencer untuk diteruskan kepada petani. Tetapi namanya subsidi, pasti ada yang cukup dan ada juga tidak. Maka tentunya ada yang luas dan ada juga yang tidak puas.
Lalu, relokasi harus di SKkan melalui Kadis Provinsi dan diserahkan ke Kabupaten untuk mengatur. Maka nantinya akan teruskan per-Distrik sesuai kebutuhan dan jumlah petani. Sehingga setelah pupuk sampai kepada pengencer maka merekalah yang akan meneruskan kepada petani.
“Kemudian mengenai kuota, kadang kami susah untuk telusuri sebab sudah diserahkan kepada pengencer. Jadi kami hanya keluarkan SK Distrik dan nantinya distributor dengan akan lanjutkan,” jelas Hasruddin.
Maka lanjut dia, pemberian pupuk oleh dinas provinsi berdasarkan serapan pupuk berdasarkan penyerapan kuota per-Kabupaten Kota.
“kemudian. Bisa saja ada petani nakal. Pupuk diminta untuk tanaman tetapi bisa saja digunakan untuk kebutuhan lain misalnya untuk untuk tamanan pakan ternak,” lanjutnya.
Sebelumnya, petani dari Kampung Wadio, Distrik Nabire Barat, Djasmin mengakuh merasa kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Hal ini sudah berlangsung kurang lebih lima bulan terakhir.
“Saya sangat kecewa, sudah hampir lima bulan kesulitan mendapatkan pupuk subsidi,” ujar Djasmin.
Untuk mengatasi kelangkaan pupuk subsidi menurut ayah dua anak ini, iapun terpaksa beralih ke pupuk non subsidi. Walaupun harganya tiga kali lipat.
Sebab, pupuk subsidi harganya Rp 130.0000 (seratus tiga pulu ribu rupiah) per karung 50 kg untuk pupuk jenis NPK ponshca. Sedangkan untuk pupuk non subsidi harganya Rp 600.000 (enam ratus ribu) per karung 50 kg untuk pupuk jenis mutiara.
”Mau bagaimana lagi. pernah saya siasati pakai pupuk organik yang digiling dari kotoran sapi. tapi kalau hitung-hitungan di hasil, kita rugi. karena kalau pupuk itu kemasannya hanya sesaat saja dan tidak bisa untuk jangka panjang,” tuturnya.(Red)
