Polemik hasil pengangkatan tenaga honorer K2 di Nabire

Awal Tahun, barangkali belum tentu disambut dengan kegembiraan bagi semua orang. Padahal seharusnya, di awal Tahun 2023 ini mesti disongsong dengan semangat baru, harapan baru dengan sejuta rencana dan impian yang diharapkan dapat mengubah kehidupan kearah yang lebih baik. Namun tidak demikian bagi sebagian tenaga honorer yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Nabire, Provinsi Papua Tengah.

Ketidak bahagiaan tersebut adalah hasil farmasi yang diumumkan Pemkab Nabire pada Jumat (13/01/2022) pekan kemarin. pasalnya, pasca pengumuman dari hasil verifikasi penerimaan calon pegawai negeri sipil Tahun 2022. Bahwa berdasarkan surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Menteri Pemberdayaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1053 Tahun 2022, tentang penetapan kebutuhan dan pengangkatan tenaga honorer dan tenaga kontrak di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire menjadi aparatur sipil Negara (ASN) Tahun 2022.

SK tersebut ditandatangani oleh Menteri Pemberdayaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas tertanggal 20 Desember 2022. Yang didalamnya tertera nomor, nama, jabatan, kualifikasi pendidikan, alokasi CPNS serta unit kerja penempatan sebanyak 800 orang. SK ini tidak memuaskan puluhan tenaga honorer yang sudah mengabdi lebih dari lima Tahun kerja.

Menuai Protes

Ketidakpuasan sebagian tenaga honorer kemudian menuai protes. Bahkan protes itu tidak datang hanya dari para tenaga honorer saja, namun menjadi perbincangan hangat hingga hari ini.

Alasan diprotes karena puluhan tenaga honorer  namanya tidak muncul pada lembar hasil kelulusan. Padahal mereka (honorer) tersebut sudah lebih dari lima hingga 10 Tahun mengabdi di lingkungan Pemkab Nabire. Mereka mengambil di berbagai instansi pemerintahan di daerah ini.

Beberapa alasan mendasar para tenaga honorer dan tenaga kontrak berkeberatan antara lain; muncul beberapa nama yang dinyatakan lulus K2 namun tidak pernah mengabdi pada instansi manapun. Hingga munculnya politik sogok menyogok mewarnai aksi protes. Sementara mereka yang bekerja puluhan Tahun namanya tidak muncul dalam daftar tersebut.

Ketidakpuasan itu akhirnya dilepaskan para tenaga honorer di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nabire. Aksi spontanitas tersebut, beberapa truk dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Nabire meluapkan amarahnya dengan menghambur sampah di depan Kantor kepegawaian itu pada pada Jumat (13/01/2033) pagi, beberapa jam setelah pengumuman dikeluarkan Pemkab Nabire.

Tidak sampai di situ, puluhan tenaga honorer kembali menggeruduk Kantor Bupati Nabire pada Senin (16/01) kemarin. Massa itu mengatas namakan Asosiasi Tenaga Honorer/Kontrak Kabupaten Nabire. Mereka kemudian ditemui oleh Bupati Nabire, Mesak Magai dan Pelaksana Tugas (Plt) BKPSDM Yohanes Pigome.

Dihadapan Bupati dan Plt BKPSDM, mereka menyampaikan beberapa tuntutan, diantaranya;

1.       Meminta agar sisa hasil pengangkatan K2 Tahun 2015 segera dikeluarkan.

2.       Menolak penerimaan CPNS Formasi Umum Tahun 2022/2023.

3.       Mengeluarkan hasil yang akurat dari Kemenpan RB

Massa yang merupakan tenaga honorer ini juga sempat mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Nabire. Tujuannya sama yakni untuk menyampaikan tuntutan ketidakpuasan hasil fasmasi K2.

Namun Pengadilan Negeri melalui Humas, Yanuar Nurul Fahmi, kepada awak media mengungkapkan bahwa pihaknya belum menanggapi lebih persoalan tersebut. apalagi belum didaftar sebagai perkara yang ditangani PN Nabire.

Penjelasan Bupati Nabire

Pasca pengumuman dan protes dari para tenaga honorer pada Jumat (13/01) pagi. Bupati Nabire, Mesak Magai, mengeluarkan instruksi lisan bahwa akan membatalkan hasil pengumuman tersebut.

Bupati Mesak Magai turut prihatin dan sedih seperti para tenaga honorer dengan hasil yang ada. Dia mengungkapkan bahwa ketika total pemberkasan tenaga honorer berjumlah 1.670 orang, maka tidaklah mungkin jumlah itu semua lolos. Sebab kuota hanya 800 orang. Jika seluruh honorer diakomodir maka akan membebani APBD Nabire dalam belanja pegawai terutama gaji.

Namun perlu diketahui bahwa hasil tersebut bukan akhir dari proses verifikasi K2, namun baru tahapan pertama. Sebab mereka yang lolos terverifikasi dan sisanya akan masuk dalam kelompok non ASN.

“Untuk pengangkatan pegawai ada tiga kategori, yaitu; tenaga kontrak K2, non ASN dan P3K. kita tunggu kebijakan pemerintah pusat untuk kelanjutannya,” jelas Bupati Mesak.

Pimpinan daerah ini kemudian berencana untuk menyurati Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) agar membatalkan penetapan hasil seleksi tenaga honorer K2 Nabire Tahun 2022.

Aksi demo didampingi dua anggota DPRD Nabire

Wakil Ketua 1 DPRD Nabire, Evan Ibo dan Ketua Fraksi Nabire Bersatu, Rohedi M. Cahya hadir bersama para pendemo di Kantor hadir pada Jumat (13/01) pekan lalu. Kehadiran dua legislator tersebut mewakili lembaganya untuk memantau langsung aksi dari para tenaga honorer.

Sebelum keduanya menuju Kantor BKPSDM, salah satu tenaga honorer yang bergabung dalam aksi menelpon dan menjelaskan jika ada aksi protes yang sedang dilakukan.

“Sebelum kami menuju ke titik aksi, sebenarnya ada komisi terkait. Sehingga langkah yang kami ambil adalah ke tempat aksi sebagai perwakilan dari lembaga, jadi ada Pak Evan sebagai Wakil Ketua 1 dan saya sendiri sebagai Ketua Fraksi Nabire Bersatu,” ujar Rohedi melalui panggilan selulernya.

Kehadiran keduanya sebagai wakil Rakyat, sekaligus mengantisipasi kemungkinan masa anarkis. Dan benar saja, kisah Rohedi, sesampainya di Kantor BKPSDM situasi kurang kondusif. Yakni sampai dibuang di depan Kantor dan truk menabrak pagar Kantor.

Melihat  situasi tersebut, dua anggota Dewan ini berusaha menenangkan massa dan menyarankan agar tidak melakukan tindakan berlebihan, melainkan bersama-sama mencari solusi.

“Kami sedih karena ada honorer yang puluhan Tahun di sana yang ikut aksi. Lalu kami berdua Pak Evan ajak duduk dan berdiskusi,” kisahnya.

Akan tetapi, kehadiran kedua Wakil Rakyat yang bertujuan memantau aksi ini dituding sebagai memimpin demo spontan. Bupati Mesak Magai pada unjuk rasa kedua Senin (16/01), menyebut keduanya (Evan dan Rohedi) merupakan pemimpin demo.

Padahal keduanya, bertujuan menenangkan massa, sebab sebelumnya menerima informasi, adanya pembakaran ban di RSUD Nabire dan mobil truk sampah menabrak pagar kantor BKPSDM Nabire lalu tumpah sampah di halaman BKD.

Evan dan Rohedi mengaku, saat berada di tengah aksi tersebut, keduanya mengajak demonstran tidak berlaku anarkis. Dua wakil rakyat itu juga mengajak demonstran menyampaikan aspirasi melalui DPRD secara kelembagaan.

Ketua Komisi A DPRD Nabire angkat bicara

Ketua Komisi A DPRD Nabire, Sambena Inggeruhi ikut angkat bicara. Inggeruhi menyampaikan keprihatinan atas birokrasi perekrutan BKPSDM kabupaten Nabire.

“Jujur saya mau sampaikan bahwa ini sangat buruk,” ungkapnya Inggeruhi.

Inggeruhi kemudian menyampaikan bahwa proses K2 terindikasi adanya mafia uang, sehingga terkesan presentasi 80/20 diabaikan. Selain itu, hasil juga tidak sesuai dengan  prosedur yang ditetapkan dalam syarat P3K, misalnya harus tenaga honorer, minimal kelahiran juga diperhatikan, masa honor juga diperhatikan.

“Terkait beberapa hal diatas maka kita setuju jika Bupati membatalkan dulu. Lalu melakukan pendataan ulang dengan memperhatikan kriteria dan formasi CPNS 2018, yang juga dijanjikan oleh pemerintahan sebelumnya. Jika tidak ada win-win solusi maka yang akan terjadi menimbulkan masalah yang lebih besar lagi,” ungkap Sambena.

Ujian CAT

Pengumuman hasil seleksi tenaga honorer K2 saat ini bukanlah akhir menuju ASN. Sebab usai pengumuman, diwajibkan mengikuti ujian Computer Assisted Test (CAT).

Yaitu setelah pengumuman, ada proses penomoran yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Computer Assisted Test (CAT) yang dilakukan secara online.[*]

*Artikel ini akan diperbarui secara berkala.

Dapatkan update berita Bumiofinavandu.com dengan bergabung di Telegram. Caranya muda, Anda harus menginstall aplikasi Telegram terlebih dulu di Android/Ponsel lalu klik https://t.me/wartabumiofinabirepapuatengah lalu join. Atau dapatkan juga di medsos (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Tiktok) dengan nama akun Warta Bumiofi.