Nabire, Bumiofinavandu – Beberapa jam lagi Presiden Republik Indonesia Ir.H.Joko Widodo (Jokowi) akan membuka secara resmi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XX (Dua puluh) di Stadion Lukas Enembe, Kampung Harapan, Jayapura, Papua.
Sesungguhnya beberapa cabang olahraga (cabor) telah memulai pertandingannya di beberapa pusat olahraga, baik di Jayapura, Timika maupun Merauke, termasuk cabor Sepakbola. Dimana urutan perolehan medali saat ini, kontingan Provinsi tertimur Papua.
Sementara berada pada urutan kedua dengan 17 medali emas membayangi kontingan DKI Jaya yang berada diurutan teratas sementara. Penyelenggaraan PON ke-XX (dua puluh) ini tentu membawa harapan bagi seluruh lapisan masyarakat di Tanah Papua, baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat.
Rakyat Papua tentu tidak berhenti berharap agar dengan dan selenggarakannya PON di Tanah Papua (Jayapura, Timika dan Merauke) akan semakin membawa perubahan substansial bagi kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya yang makin beradab dan damai.
Kendatipun saat ini terjadi peningkatan pengamanan dalam perhelatan PON tersebut yang signifikan. Meskipun perhelatan PON juga telah dimulai dengan aksi kirab Api PON XX Papua yang awalnya diambil dari sumber api abadi di Klamono, Sorong, Papua Barat. Kemudian dibawa secara berantai melintasi kota-kota seperti Sorong, Biak, Timika, Wamena, Merauke dan berakhir di Jayapura.
Ini merupakan bentuk penghormatan bagi beberapa kota penting di Tanah Papua yang menjadi pusat peradaban Papua serta menjadi sentra lahirnya akumulasi persoalan perbedaan pendapat mengenai masalah politik di Bumi Cenderawasih sejak dahulu, seperti Biak, Timika dan Wamena.
Atas dasar itu, atas nama Jaringan Damai Papua (JDP) selaku Juru Bicara, saya hendak menyampaikan pesan kepada Bapak Presiden Jokowi agar berkenaan memberi beberapa kata dalam rangkaian pidatonya pada pembukaan PON XX Tahun 2021 di Jayapura yang dapat memberi harapan bagi rakyat Papua secara luas bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia tidak berhasrat mengedepankan terus pendekatan keamanan dengan pengerahan pasukan dalam berbagai bentuk satuan tugas serta menambah terus menerus pendirian komando-komando teritorial di bidang pertahanan secara signifikan di seluruh Tanah Papua.
Presiden Jokowi perlu mengingat kembali janji pada tanggal 27 Desember 2014 di Stadion Mandala Jayapura bahwa Presiden atas nama negara akan senantiasa mengedepankan penyelesaian masalah Papua melalui jalan damai dengan pendekatan dialog. Hal ini sangat penting rakyat Papua mendengar sendiri dari mulut seorang Kepala Negara bernama Presiden Jokowi saat ini. Karena Presiden Jokowi sendiri sesungguhnya telah bertemu Jaringan Damai Papua (JDP) pada sebuah pertemuan Nasional pada bulan Agustus 2016 di Istana Merdeka Jakarta. Bahkan Presiden ketika itu telah menunjuk saudara Dr.Neles Kebadabi Tebay, Pr sebagai tokoh kunci untuk memulai dialog dimaksud. Saudara Neles Tebay sebagai Koordinator JDP yang dipercayakan Presiden kini telah tiada, tapi semangat dan cita-citanya masih terus dikobarkan dan diperjuangjan oleh JDP di bawah Koordinator Pater John Bunay dan Dr.Adrana Elisabeth. Saya melihat kini saatnya Presiden bisa menegaskan kembali komitmen politik dan langkah operasional yang akan dilaksanakan pada sisa masa pemerintahannya bagi terwujudnya Tanah Papua yang Damai dan bebas dari kekerasan bersenjata maupun kebijakan-kebijakan negara yang senantiasa berpotensi memarginalkan rakyat Papua dari aksesnya atas pengelolaan sumber daya alam dan jati dirinya sebagaimana diakui Negara di dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahah Kedua Atas UU No.21 Tahun 2001.(*)
(Rilis dari Y. C. Warinussy di terima Bumiofi pada Sabtu, 02 Oktober 2021)
14 Komentar