 DPRD Nabire saat menerima aspirasi dari para CPNS Tahun 2018 yang tidak lolos – Bumiofinavandu. |
Penyampaian aspirasi CPNS 2018 di kantor DPRD Nabire – Bumiofinavandu.
Nabire, Bumiofinavandu – Ratusan CPNS Kabupaten Nabire 2018 yang tidak lolos dari berbagai suku, pada selasa (25/8/2020). Menyampaikan menyampaikan aspirasi di dua tempat yakni di kantor DPRD dan kantor Bupati Nabire.
Koordinator aksi, Anardo Kawer mengatakan aksi ini dilakukan berdasarkan hasil pengumuman kelulusan CPNS kabupaten Nabire tahun 2018 yang tidak transparan dan adil.
Mereka kemudian menyampaikan aspirasi kepada legislatif dan meminta agar dibentuk pansus guna menyusut hasil seleksi yang sarat dengan kepentingan. Selain itu, aksi serupa juga akan disampaikan kepada pemerintah daerah, dan meminta untuk membatalkan atau menunda pemberkasan bagi CPNS yang lulus hingga ada penjelasan dari pemerintah daerah.
“Kami sampaikan kepada eksekutif dan legislatif agar memperhatikan aspirasi ini,” ujar Kawer.
 |
| Penyampaian aspirasi CPNS 2018 di kantor DPRD Nabire – Bumiofinavandu. |
Koordinator aliansi masyarakat Adat pesisir Nabire, Hendrik Andoi menuturkan, pihaknya terus mendukung dan mengawal aspirasi anak-anak yang tidak lolos seleksi CPNS. Pasalnya, dengan melihat hasil yang di keluarkan pemkab Nabire berdasarkan keputusan Bupati Nabire nomor ; 800/2195/SET, dinilai terdapat banyak kecurangan dan ketidakadilan.
“Kecurangan dan ketidakadilan ini bukan saja berdasarkan nilai atau nama kelululusan, tapi juga hasil lulus didominasi oleh suku tertentu. Pertanyaannya bagaimana dengan suku-suku yang lain, karena Nabire ini terdiri Indonesia mini yang semua suku ada di dalamnya,” tutur Andoi.
Lanjut mantan legislatif Nabire ini, bahwa aliansi masyarakat adat mengawal sekaligus mendukung hinga tuntutas persoalan para pencaker terutama seleksi CPNS Tahun 2018, sebab mereka semua adalah warga Nabire. Baik OAP maupun non OAP yang merasa dirugikan dengan keputusan pemkab.
Namun ia menegaskan kepada semua pihak bahwa aksi yang dilakukan tidak tersangkut dngan situasi politik jelang pilkada Nabire dan persoalan lainnya. karena ini murni aspirasi terkait nasip anak-anak dan masa depan mereka di Nabire.
“Anak-anak ini mengeluh. mereka lahir, besar dan tamat sekolah di Nabire bahkan orang tuanya mengabdi di Nabire sudah puluhan Tahun, tapi pemerintah tidak mengakomodir mereka. Saya juga minta jangan sampai ada yang politisir karena situasi politik di Nabire yang akan melaksanakan pilbub,” tegas Andoi.
Andoi, kemudian membacakan tujuh tuntukan kepada DPRD Nabire dan Pemkab sebagai berikut ;
(1) menolak hasil CPNS Kabupaten Nabire farmasi Tahun 2018.
(2) hasil tes CPNS harus diumumkan secara transparan disertai lampiran nomor peserta yang jelas, dan dicantumkan dengan nilai hasil tes.
(3) kuota 80 persen harus benar-benar diberikan kepada OAP.
(4) kuota 10 persen harus diberikan kepada orang non Papua yang ber-KTP Nabire, dan orang tuanya telah berjasa untuk Nabire dan sudah lama mengabdi di Nabire, baik PNS maupun swasta.
(5) memperhatikan para honorer yang sudah lama mengabdi di Nabire dan mengikuti tes farmasi 2018.
(6) Segera menghentikan pemberkasan hasil tes CPNS 2018 hingga ada kejelasan dari pemerintah Kabupaten Nabire.
(7) segera membentuk pansus hak angket guna menyelesaikan persoalan ini.
“Ini tujuh tuntukan kami dan akan-anak sehingga masalah ini kami minta harus diselesaikan,” kata dia.
Wakil ketua II, DPRD Nabire, Mohammad Iskandar, mengapresiasi sekaligus menyampaikan bahwa akan segera menindaklantuti aspirasi dari CPNS yang tidak lolos.
 |
| Penyampaian aspirasi CPNS 2018 di kantor DPRD Nabire – Bumiofinavandu. |
“Kami akan menindaklanjuti dengan teman-teman dalam tempo yang sesingkatnya. Jadi, kami mohon bantuan dari kalian kalau kami masih membutuhkan bukti lanjutan sangat diharapkan untuk disampaikan sehingga kita tuntaskan,” kata Iskandar.(Red)
