Bapenda Nabire baru miliki 15 unit POS

Nabire, Bumiofinavandu – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Nabire baru memiliki 15 unit alat perekam transaksi pajak atau Point Of Sales (POS). alat ini tersedia berkat kerjasama antara pemerintah daerah (Pemda) melalui Bapenda dengan Bank Papua. 

“untuk sementara baru beberapa rumah makan dan hotel yang terpasang. Jadi untuk sementara baru 15 unit yang terpasang,” ujar Kepala Bapenda, Fatmawati di Nabire. Senin 910/8/2020). 

Menurut Fatmawati, ada 15 tempat yang terpasang POS yakni 7 hotel dan 8 rumah makan sebagai skala prioritasakan. Hal ini lantaran dinilai berdasarkan penerimaan (pendapatan), sebab pendapatannya besar tetapi laporan penghasilannya tidak sesuai dengan pendapatan. 

“Jadi saat ini Pemda (Bapenda) sedang menunggu tambahan alat POS lainnya yang sedang dalam pengiriman ke Nabire,” tuturnya. 

Ia menjelaskan, terdapat hoten bahkan rumah makan yang tidak transparan dalam pelaporan penghasilan. Bahkan para pemilik usaha juga tidak memasang baner pajak yang telah disediahkan. Ini sesuai dengan peraturan daerah nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan perda nomor 4 tahun 2010 tentang pajak daerah. 

Kisah Fatmawati, timnya pernah makan di salah satu rumah makan. kemudian saat hendak membayar biayanya, kasir memberikan nota, yang artinya gratis dari biaya pajak. Namun kasirnya juga mengatakan bahwa terdapat pajak yang harus disertakan dalam pembayaran, padahal banel tidak diperlihatkan tapi disembunyikan. 

“Tim kami bilang kalau kasih nota berarti gratis, mereka bilang ko gratis? Dan katanya nanti di marah bosnya. Tim bilang mana baner, ternyata mereka simpan. Dan didalam baner menjelaskan kalau tidak dikasih struk elektronik, kan gratis, bebas pajak. Jadi ini yang terjadi selama ini. sehingga andai terdapat 100 orang yang makan maka yang diinput hanya dua puluh, ini kan pembohongan public,” jelas Fatmawati. 

Dia melanjutkan, Bapenda ingin mewujudkan pengelolaan pajak daerah yang transparan. Hal ini juga merupakan tindaklanjut dari pencegahan korupsi. Selain itu dapat mendongkrak upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah). Dan system pembayaran pajak online juga dinilai mempermudah wajib pajak dalam menyajikan data pajak secara transparan dan jujur. 

“Jadi wajib pajak harus dapat memisahkan antara penghasilan dan kewajiban pembayaran pajak yang disetor kepada Bapenda. Termasuk pelaku usaha wajib menggunakan cash register (tapping box). Yang befungsi untuk mencatat transaksi dan dicetak oleh POS,” jelas Fatmawati. 

Fatmawati menghimbau kepada pelaku usaha khususnya hotel dan rumah makan agar terbuka dan membayar pajat sesuai dengan penerimaan atau penghasilan yang diperoleh yang tertera dalam amanat UU nomor 28 tahun 2009 dan perda nomor nomor 4 tahun 2020 tentang pajak. 

Yakni pajak itu dibayar oleh konsumen (obyek), jika tidak dibayarkan oleh konsumen maka wajib dibayarkan oleh pelaku usaha (subyek). Ini bagian dari menyadarkan wajib pajak. 

“Dan jangan sampai keliru karena hasil pajak itu akan digunakan untuk pembangunan daerah. Maka kalau tidak membayar pajak dengan benar lalu bagaimana kita mengharapkan pembangunan daerah. Selama ini pembangunan terlihat minim karena penerimaan jauh dibawah target. Jadi mari kita sama-sama perhatikan bagian ini,” himbaunya. 

Salah satu pelaku usaha, mengaku sudah diberikan baner dan tapping box. Tetapi belum memasang banernya. Hal ini dikarenakan merugi sering kesulitan mengakses gegara terkendala jaringan di Nabire yang sering tidak stabil dan tidak bisa mengakses ke dalam sisttemnya. 

Selain itu, pengelola hotel ini juga merasa tidak adil lantaran belum semua hotel terpasang. 

“Jadi jangan hanya separuh saja yang dikasih alat dan lainnya tidak. dan petugas juga harus mengerti situasi saat ini, karena pandemi ini sangat berdampak terhadap pendapatan,” tutur pengelola yang enggan namanya di publihs itu.(Red)