Kebijakan Asosiasi Bupati Meepago terkesan tidak berimbang

“Saya ambil contoh, bahwa sampai sekarang banyak warga Nabire yang belum bisa kembali akibat kebijakan menyangkut transpostasi. Sama dengan kebijakan tertanggal (Kamis, 16 Juli 2020),” Kata Kudian melalui selulernya kepada Jubi di Nabire. Sabtu (18/7/2020). 

Pertanyaannya, lanjut Kudian, bagaimana dengan warga berKTP Nabire yang masih tertahan di daerah lain seperti di Biak, jayapura dan sebagainya. 

Sebab menurutnya, pihak yang membutuhkan akses tidak hanya kalangan yang melanjutkan pendidikan (mahasiswa), melaikan seluruh lapisan warga yang membutuhkan akses keluar masuk sesuai kebutuhannya masing-masing. Maka kepusutan dari kebijakan yang telah diambil para Bupati tersebut, tidak menunjukan indikasi persiapan relaksasi tetapi justru pemborosan biaya. 

“Sehingga, keputusan ini tidak berimbang karena dampak dari Corona tidak hanya di satu bidang melakukan seluruh tatanan hidup. Apakah kita hanya pikir separuh orang lalu yang lainnya dikorbankan,” tutur Kudiai. 

Untuk itu ia menyarankan kepada para kepala daerah di wilayah Meepago agar dalam mengambil kebijakan harus terkolaborasi antara layanan pemerintah dan masyarakat luas. Serta memberikan kelongaran aktivitas bagi warga yang tidak membebankan Pemerintah dengan tentunnya tidak mengabaikan protokol kesehatan, terutama perlu memikirkan masyarakat Meepago yang masih berada di Kabupaten lain. 

“Keterbatasan daerah menjadi bahan kreatifitas para pemimpin dalam mengambil kebijakan yang efektif dan efisien, sebab corona belum tentu belalu secepatnya. Kami minta kepala daerah pikir lalu pulangkan yang masih di daerah lain,” saran Kudiai. 

Nanang Purwadi salah satu warga berKTP Nabire yang sedangdi Jayapura mengatakan kekecewaannya terhadap kebijakan pemerintah wilayah Meepago. Ia menilai, tidak ada upaya pemerintah untuk menembaalikan warga yang masih tertahan di daerah lain. 

Nanang menilai, pemberlakukan penutupan akses transportasi merupakan wewenang pemerintah demi menekan angka penyebaran pandemi, terutama bagi memasyarakat yang datang dari Daerah lain. 

“saya masih tertahan di Jayapura setelah tida dari Wamena,” ujar Nanang penuh kecewa, di balik selulernya. 

Nanang mengisahkan, ia dan beberapa rekannya selama empat bulan berada di Wamens. Mereka di sana lantaran sedang mengerjakan sebuah pekerjaan, lalu saatnya untuk kembali belum bisa karena pembatasan sosial. 

Waktu di Wamena, hidup pas – pasan bahkan uang hasil kerja dihabiskan untuk pembayaran kos dan makan minum sehari – hari. 

“Saya dan beberapa teman ke Wamena kerja. Pas selesai, tidak bisa balik karena tidak ada penerbangan. Bayangkan saja, kami di sana seperti apa. biaya kos, makan minum, lalu bagaimana keluarga kami di Nabire dan sekarang sudah di Jayapura masin tertahan lagi,” kisah Nanang. 

Sebelumnya, pada Kamis (16/7/2020) di ruang Rapat Setda Kabupaten Nabire, Asosiasi Bupati telah mengadakan rapat untuk membicarakan penanggulangan Pandemi COVID-19 di wilayah ini dengan menyepakati hal-ha beberapa hal. 

Pertama, dengan ditemukannya satu kasus COVID-19 dalam penerbangan dari Jayapura ke Nabire pada ( 8/7/2020), dan dengan memperhatikan perkembangan kasus COVID-19 di wilayah Meepago, maka akses transportasi udara ditutup kembali selama dua minggu kedepan terhitung hari ini, Kamis, (16/7/ 2020). Dan akses transportasi laut dan darat tetap mengikuti keputusan sebelumnya sambil mengikuti perkembangan COVID-19. 

Kedua, para pelajar yang telah tamat SMP dan SMA/SMK/MA dari wilayah Meepago (Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Intan Jaya) yang hendak melanjutkan studi di luar Kabupaten Nabire akan difasilitasi oleh para Bupati Meepago. 

“Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh semua pihak dan akan dievaluasi kembali setelah dua minggu sejak diputuskan,” ujar sekretaris Asosoasi, Yakobus Dumupa.(Red)