Nabire, Bumiofinavandu – Jaringan Damai Papua (JDP) menyambut baik pernyataan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang menegaskan pendekatan kultural yang mempercepat kesejahteraan dan pembangunan Papua, serta dialog jadi keutamaan mengatasi konflik di Bumi Cenderawasih ke depan.
Wapres menyampaikan hal itu dalam pertemuannya dengan Wakil Gubernur Papua Barat Mohammad Lakotani, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua Barat K.H.Achmaf Nasrau dan Ketua MUI Papua KH.Saeful Islam Al Payage di kediaman resmi Wapres di Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (20/9) sebagai dilansir di Surat Kabar Harian (SKH) Tribun edisi Selasa (21/9/2021).
Menanggapi hal tersebut, Juru bicara (Jubir) JDP Yan C. Warinussy menyatakan sependapat agar konflik di Tanah Papua yang sudah berlangsung lebih dari 50 tahun ini harus segera diakhiri. Langkah untuk untuk mengakhiti konflik memang mestinya ditempuh dengan jalan damai melalui dialog, JDP selama ini sudah senantiasa terlibat dalam mendorong penyelesaian konflik di Tanah Papua dengan jalan dialog. Mempertemukan semua pihak yang selama ini terlibat konflik adalah salah satu tujuan kami.
“Jadi JDP akan terlibat aktif sebagai fasilitator sekaligus sebagai agen perubahan dalam mendorong diubahnya model pendekatan keamanan yang lebih dari 50 tahun diterapkan dalam menangani konflik sosial politik di Tanah Papua. tentunya dengan model pendekatan yang lebih lunak (soft approach) yaitu melalui dialog damai yang sesungguhnya menjadi pilihan semua pihak, termasuk Pemerintah (Negara) Indonesia,” ungkap Warinussy kepada Bumiofi. Kamis (32/09/2021). Sebelumnya, Tribunnews.com edisi (21/09/2021) mengutib pernyataan Wapres Ma’ruf Amin melalui Jubir wapres, Masduki Baidlowi menyebut perlu ada upaya percepatan pembangunan di Papua melalui dua pendekatan yakni pendekatan kesejahteraan dan kultural.
“Jadi Wapres menekankan pentingnya dua pendekatan. Yang pertama, bagaimana pendekatan kesejahteraan mesti segera diimplementasikan di Papua, terkait dengan undang-undang yang baru, karena memang itu pasti ditunggu oleh saudara kita di Papua,” ungkapnya.
Dua pendekatan dimaksud kata Masduki, adalah pendekatan kultural melalui dialog dan silaturahmi antara Pemerintah Pusat dengan masyarakat Papua. Pendekatan dialog dan pendekatan kultural ini penting. Pendekatan kultural dari teman-teman semuanya di Jakarta untuk melakukan pendekatan kultural yaitu percepatan pembangunan Papua dan dialog silaturahim dengan masyarakat Papua.
Namun demikian, Masduki menjelaskan bahwa dengan menekankan dua pendekatan tersebut, bukan berarti menganggap pendekatan keamanan tidak penting.
Menurutnya, sejauh ini pendekatan keamanan di Papua telah berjalan lebih dahulu. “Tinggal bagaimana dilengkapi dari pendekatan-pendekatan yang lain terutama pendekatan kesejahteraan dan pendekatan dialog. Itu yang disampaikan oleh Wapres,” urainya.(*)
