 |
Direktur BLU RSUD Nabire, Dokter Andreas Pekei – BumiofiNavandu.
Nabire, BumiofiNavandu – Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah (BLU RSUD) Nabire hingga kini masih melayani pasien dengan Kartu Papua Sehat (KPS). Sebagai RS rujukan di wilayah Meepago, dalam setahun pasien KPS bisa setengah atau 50% dari total pasien sebanyak 60-70 ribu Tahunnya.
Direktur RSUD Nabire, Dokter Andreas Pekei mengatakan, dengan belum dicairkannya anggaran untuk KPS, pihaknya mengalami kesulitan dalam pelayanan. Hal yang sama dengan RS di Wamena, Merauke, Biak, Timika dan beberapa RS Lainnya.
“Kami mengalami kesulitan dalam penganggaran, karena pasien KPS. Termasuk teman-teman di Kabupaten lain, beban hampir sama walaupun dengan presentasi yang berbeda,” ujar Pekei di Nabire. Jumat (28/05/2021).
Menurutnya, semenjak Januari 2020 hingga Mei 2021 ini, RS tidak memiliki pemasukan terutama pelayanan untuk pasien KPS, baik dari Pemprov Papua Maupun Pemkab Nabire. ini berpengaruh terhadap kebutuhan rumah sakit seperti pembelian obat-obatan, oksigen, makanan dan kebutuhan lainnya.
Misalnya, pelayanan terhadap pasien KPT yang membutuhkan oksigen, maka oksigen harus di bayar. Selang infuse atau cairan dan sebagainya.
“Semua kebutuhan ini kan membutuhkan biaya,” tuturnya.
Pekei mengungkapkan bahwa belum mengetahui apakah KPS masih berlaku untuk dipertahankan atau ditiadakan. Padahal sudah sempat di bahas bersama Sekda Papua dan beberapa direktur RS di Papua termasuk Kadis Kesehatan Provinsi pada April 2020 silam. dan rencananya akan dibayarkan saat itu, namun hingga saat ini belum ada kelanjutannya.
“Sampai sekarang belum ada kelanjutannya seperti apa,” ungkapnya.
Pekei menjelaskan, pasien KPS merupakan masyarakat Papua yang dinilai tidak mampu. Sehingga, serba salah jika menarik pembiayaanya dari pasien. Dan latar belakan KPS muncul karena adanya UU Otsus Papua Tahun 2021, kemudian ada dana Otsus lalu muncullah program KPS yang dikelola oleh Pemprov Papua.
Yang artinya adalah membantu masyarakat Papua yang tidak mampu. Maka pertanyaannya, jika Pemprov tidak membayar lalu apalah Pemkab dapat mengalokasikan anggaran untuk membantu.
“Maka kita di Nabire ini kendalanya besar, sebab pasien bukan saja masyarakat Nabire tetapi ada juga dari Kabupaten Tetanggga,” jelasnya.
Pekeipun menyarankan kepada masyarakat Papua yang masih memiliki KPS untuk beralih kepada BPJS-KIS. Atau, opsi lainnya Pemkab bisa mengambil alih. Ataukan Pemkab di sekitar Nabire ikut mengambil bagian, sebab untuk RS Nabire, ada juga pasien dari Kabupaten tetanggga.
“Atau mau tak mau, karena ini programnya Pemprov maka harus mencari solusinya seperti apa,” saran Pekei.
Terpisah, anggota DPR Papua Jhon Gobai saat dihubungi mengakuh, telah mendengar keluhan beberapa RS. Sehingga hal ini akan didiskusikan bdengan komisi terkiat untuk dibahas.
“Memang saya pernah dengan soal KPS terutama dalam membiayaan RS. Nanti kami akan diskusi dengan komisi terkait,” ungkapnya.(Red)
8 Komentar