Rencana demo tidak diizinkan, tapi aksi tetap digelar; Muncul Forum yang serukan beberapa poin

Suasana diskusi Forum Cendekiawan Papua Tengah, Rabu (08/05/2024). – Bumiofinavandu/Istimewa.

Nabire, Bumiofinavandu –  Rencana aksi demo dari ormas Perhimpunan Masyarakat Nusantara (Permata) dalam menyikapi meningkatnya tindak kriminal di Nabire, Papua Tengah sempat dibatalkan sehari sebelumnya (07/08).

Sekalipun tidak diizinkan Polres Nabire,  lalu dibatalkan  oleh koordinator aksi, kegiatan ini tetap digelar dilapangan sepakbola kelurahan Bumi Wonorejo, Distrik Nabire (08/05/2024).

Bacaan Lainnya

Dilapangan yang biasanya disebut warga lapangan ‘tai sapi ini’. Warga Trans dari berbagai Kampung dari SP3 hingga Wanggar Sari mulai berkumpul di sana, lalu menyatakan kekecewaannya terhadap tindakan kriminal yang belakangan marak  terjadi.

Orasi tersebut munculkan ragam tanggapan dari berbagai pihak, mengingat situasi Kota Nabire sedikit mencekam. Maka perlu dipelajari latar belakang dari aksi tersebut.

Apalagi orasi-orasi yang disampaikan dinilai tidak berhubungan dengan latar belakang objek masalah. Dalam orasi menyentil UU Otonomi Khusus Papua, padahal tujuan dari aksi adalah menyampaikan kekecewaannya terhadap kasus kriminal.

Akibat ragam tanggapan yang muncul dari berbagai kalangan dalam menanggapi aksi ini, muncullah beberapa orang intelektual dari berbagai wilayah di Papua Tengah. Yang pada intinya menghendaki satu penanganan dan penyelesaian baik oleh aparat keamanan dan pemerintah. sebab orasi terkesan ada upaya membangun tembok antara OAP dan non OAP yang sudah hidup berdampingan puluhan tahun.

Kelompok ini menamakan dirinya Forum Cendekiawan Papua Tengah atau FCPT. Mereka diantaranya Bentot Amoye Yatipai, Bartolomeus Mirip, Marselus Gobai, Adriana Sahempa, Rius Douw, Bernardo Boma, Johan Kudiai, Tino Mote serta beberapa anggota lainnya.

Bentot Amoye Yatipai, selaku koordinator forum ini menilai bahwa perlu adanya kelompok baru dari tengah – tengah masyarakat yang mampu memediasi setiap persoalan yang terjadi. Guna membantu berbagai pihak dalam menangani situasi yang terjadi belakangan ini.

Artinya bahwa forum ini tidak boleh boleh berpihak kepada satu pihak saja, tetapi harus benar – benar netral untuk menciptakan situasi yang kondusif.

“Jadi kami melihat bahwa ada hal yang kurang tepat, baik dalam penanganan masalah maupunbeberapa poin orasi yang disampaikan ormas PERMATA,” ujar Yatipai.

Yatipai menghimbau kepada seluruh masyarakat dan ormas yang terbentuk di Nabire dan Papua Tengah, agar menghargai dan menghormati hak imunitas terhadap OAP melalui UU Otsus.

“Jadi aksi kriminal jangan dihubungkan dengan SARA, guna menghindari konflik horizontal di tengah – tengah masyarakat,”imbuhnya.

Adriana Sahempa, intelek perempuan Papua Tengah dalam forum ini berterima kasih terhadap beberapa orang di Nabire. Yang berinisisi mengupulkan para cendekiawan  di Papua Tengah untuk duduk bersama berdiskusi tentang persoalan yang yang terjadi di wilayah ini. 

“Hal seperti ini belum pernah terjadi. Dan sangat pelu muncul buah pikir yang baik dan mencari solusi demi kebaikan bersama,” ungkapnya. 

Sementara itu salah satu anggota FCPT Bartolomeus Mirip menambahkan bahwa pihaknya menyadari akan kehadiran forum ini. Yang mana mendadak dibentuk dan memberanikan diri untuk mengambil langkah – langka dalam membantu penyelesaian masalah di wilayah Papua Tengah.

Akan tetapi, sesuai kesepakatan bersama dalam pertemuan ini maka segera mungkin akan membentuk dan menjadikan forum ini sebagai wadah yang berbadan hukum dan legal sesuai perundang – undangan yang berlaku.

“Kami sadar kami bukan siapa – siapa. Tetapi kami hanya warga Papua Tengah yang ingin  hidup damai di antara berbagai suku yang ada. Maka beberapa waktu kedepan akan dibentuk wadah yang berbadan hukum, guna menyikapi berbagai persoalan yang terjadi,” ungkap Mirip.

Mirip kemudian menghimbau kepada Pemerintah dan pihak – pihak terkait untuk membuka ruang komunikasi kepada wadah FCPT.

“Mari, kita duduk dan bicara biar semua aman dan damai. dan kita hidup berdampingan seperti lalu – lalu,” harap tokoh katolik ini. 

Berikut beberapa pokok pemikiran yang dilahirkan oleh Forum Cendekiawan Provinsi Papua Tengah berupa pernyataan sikap dan rekomendasi;

A. PERNYATAAN SIKAP FORUM CENDEKIAWAN PROVINSI PAPUA TENGAH TERHADAP AKSI ORMAS PERMATA PADA RABU, (08/05/2024) DI LAPANGAN BMW.

1. STOP memunculkan stigma terhadap OAP sebagai pelaku utama kriminal yang terjadi di Nabire. Sebab hingga saat ini belum ada release resmi dari pihak Kepolisian Resort Nabire terkait oknum pelaku.

2. STOP menggunakan frasa “Masyarakat Nusantara” sebagai pembeda OAP dan non OAP. Karena OAP dan Non OAP adalah bagian yang tak terpisahkan dari Nusantara. Mengingat belum pernah terjadi aksi penyerangan massal dari OAP terhadap non OAP.

3. Mempertanyakan status hukum Ormas PERMATA. Apakah sudah sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku di Negara ini. Selanjutnya, meminta Pemerintah untuk tidak  mengakomodir ormas-ormas yang dibentuk oleh kelompok – kelompok yang ingin menciptakan perbedaan di tengah masyarakat. Karena di Nabire telah ada ormas, kerukunan dan lembaga masyarakat adat.

4. Aksi orasi ormas PERMATA tidak menyentuh pokok persoalan yang terjadi di Nabire, yakni kriminal yang merupakan TUGAS POKOK APARAT KEPOLISIAN. Justru menimbulkan keresahan dan kemarahan dari OAP.

5. Seluruh ORMAS yang terbentuk di Nabire dan Papua Tengah WAJIB menghormati UU Otsus.

B. REKOMENDASI.

1. Meminta aparat Kepolisian untuk mengusut tuntas kasus – kasus kriminal yang terjadi di Nabire. (Begal, curanm0r, pemerkosaan, pencurian dan sebagainya).

2. Pemerintah Kabupaten Nabire dan Provinsi Papua Tengah berkewajiban untuk menjamin keamanan bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Perlu dilakukan audiensi antara tokoh masyarakat. Baik kerukunan maupun suku di Nabire, bersama pihak keamanan dalam menanggapi situasi Nabire dan Papua Tengah.

4. Meminta perlakuan yang sama dan adil bagi setiap ormas yang hendak melakukan aksi damai.

5. Meminta Pemerintah daerah untuk segera mengevaluasi bertebarnya penjualan miras dan maraknya perjudian (Togel), sebagai langkah mendeteksi potensi – potensi yang menimbulkan kejahatan di Nabire sebagai Ibu kota Prov Papua Tengah.

6. Perlunya penyusunan Perda dan Perdasus penanganan konflik sosial oleh Pemerintah Kabupaten dan Provinsi.[*]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Bumiofinavandu.com”, caranya klik link https://t.me/wartabumiofinabirepapuatengah lalu join. Jangan lupa install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait