Pernyataan sikap Koalisi peduli masyarakat Adat Suku Aywu Kabupaten Boven Digoel

Nabire, Bumiofinavandu –  Pernyataan sikap loalisi peduli masyarakat Adat Suku Aywu Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan. Yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Papua. Agar segera mencabut SK Nomor 82 tahun 2021.

Berkut bunyi surat pernyataan sikap dari Koalisa;

Bacaan Lainnya

Pada prinsipnya penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan LIngkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam Seluas 36.094,4 Hektar Oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Tertanggal 02 November 2021 telah menuai protes dari Masyarakat Adat Awyu khususnya Pemimpin Marga Woro.

Protes terhadap Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 kemudian diwujudkan dengan berbagai cara mulai dari melakukan aksi demonstrasi, menanamkan plang berisi Putusan MK Tentang Pengakuan Hutan Adat, Menanamkan Salib dan Bendera Meraputuh di Wilayah Adat Masyarakat Adat Awyu dan Pimpinan Marga Woro mengajukan Gugatan melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura (PTUN Jayapura) yang terdaftar dengan Register Perkara Nomor :  6 / G / LH / 2023 / PTUN.JPR.

Berkaitan Gugatan Pimpinan Marga Woro di PTUN Jayapura, Pada perkembangannya ada beberapa pihak yang melibatkan diri sebagai Gugatan Intervensi seperti Walhi Nasional dan Pusaka Bentala Rakyat yang melibatkan diri sebagai Penggugat Intervensi sementara PT.Indo Asiana Lestari sebagai Tergugat Intervensi. Sampai saat ini, proses persidangan telah dilakukan sebanyak 20 (dua puluh) kali terhitung per tanggal 7 September 2023 dimana telah memasuki agenda Pembuktian. Dalam pembuktian kuasa hukum Penggugat mengajukan 92 (Sembilan puluh dua) alat bukti surat sementara kuasa hukum Tergugat mengajukan 31 (tiga puluh satu) alat bukti surat. Berkaitan dengan Alat Bukti Saksi kuasa hukum Penggugat, Penggugat I Intervensi dan Penggugat II Intervensi menghadirkan 5 (lima) orang saksi yaitu; 1. Kasimirus Awe, 2. Arief Rossi, 3. Antonia Noyagi,  4. Tadius Woro,  5. Yustinus Bung dan 6. Rikarda Maa. sementara Kuasa Hukum Tergugat mengatakan bahwa tidak akan menghadirkan Alat Bukti Saksi sedangkan Kuasa Hukum Tergugat Intervensi mengatakan sedang berusaha untuk menghadirkan Alat Bukti Saksi.

Untuk diketahui keenam saksi fakta yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Penggugat I Intervensi dan Penggugat II Intervensi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai termuat dibawah :

1. Saksi KASIMILUS AWE mengatakan saksi ikut dalam pertemuan yang diselenggarakan di Rumahnya Fabianus Senfahagi selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Boven Digoel dimana dalam pertemuan itu saksi diminta untuk datang, duduk, dengar dan pulang. Selanjutnya saksi juga mengatakan bahwa sebagai jawaban dari Aksi Demonstrasi ke DPRD, Bupati dan Kantor PMPTSP Kab Boven selanjutnya di gelas medias. Proses mediasi permasalahan penolakan perusahaan PT Indo Asiana Lestari (IAL), pihak pemerintah Kepala Distrik Fofi minta difasilitasi Kepolisian Resor (Polres) Boven Digoel dan berlangsung di Kantor Polres. Kasmilus menjelaskan dalam pertemuan “Mediasi di Kantor Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Boven Digoel pada 16 November 2020.  Saat itu, Kepala distrik mengajak masyarakat yang pro perusahan hadir dengan membawa alat tajam, berdiri di depan SKPT. Saya hadir bersama kepala suku dijemput oleh polisi.  Saat saya bicara, saya diminta untuk berhenti berbicara. Ada suara bentakan dari masyarakat yang pro perusahan. Pihak kepolisian dan kepala distrik meminta kami menandatangani surat persetujuan menerima perusahaan. Kepala Suku Awyu Igedinus Pius Suam menandatangani karena dalam situasi tekanan, ada ancaman”. Kasmilus menyatakan sejak awal masyarakat adat  marga Abubhadi menolak kehadiran PT Indo Asiana Lestari. Kasmilus menyatakan penolakan itu didasari alasan bahwa kehadiran perusahan akan menghilangkan sumber penghidupan dan hak ulayat Suku Awyu.

2. Saksi ARIEF ROSSI menegaskan bahwa proses pemetaan partisipatif itu dilakukan sejak 2019 hingga 2021. Menurutnya, pemetaan partisipatif merupakan pemetaan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap hak ulayat dan untuk kepentingan pengakuan hak ulayat masyarakat adat.  Arief menjelaskan. “Kami memandu masyarakat membuat peta sketsa [yang] digunakan untuk melakukan survei tempat penting dan batas-batas wilayah. Setelah peta sketsa dibuat, kami membentuk tim untuk melakukan pemetaan, mengambil titik koordinat [di batas adat seperti] di kali, sungai, hutan dan tempat penting lainnya”. Menurut Arief, semua data titik koordinat yang diambil sesuai arahan masyarakat adat marga Woro itu kemudian diolah secara digital melalui aplikasi ArcGIS. Hasil pengolahan itu menunjukkan peta lahan masyarakat adat marga Woro tumpang tindih dengan lahan konsesi perusahaan PT Indo Asiana Lestari. Luasan lahan yang tumpang tindih itu mencapai 2.014 hektare. “Lahan warga Woro di-overlay atau ditumpang susun lahan konsesi perusahaan. [Ada tumpang tindih] 2.014 hektare lahan adat masyarakat adat Woro dengan [konsesi] PT IAL”.

3. Saksi ANTONIA NOYAGI mengatakan kehidupan masyarakat adat Suku Awyu sangat bergantung terhadap hutan dan tanah. “Biasa berkegiatan di hutan pangkur sagu, berburu, memancing, dan cari kayu gaharu. [Saya] cari kayu gaharu untuk biaya pendidikan anak-anak,  menjualnya ke kios-kios terapung. [Saya] punya anak sembilan, ada yang sudah tamat SMA, sudah jadi tentara, dan ada yang kuliah di Jakarta. Mama sendiri yang biaya,”. Noyagi juga mengatakan ia tidak pernah diundang dalam acara sosialisasi atas terkait kehadiran perusahan sawit PT IAL. “[Saya] tidak tahu perusahan PT Indo Asiana Lestari”. Noyagi mengatakan “[Kami] tidak menerima kehadiran perusahan sawit. Kami ambil sagu,ikan, daging dari hutan. [Saya] terlibat dalam penolakan perusahan, dan menanam patok adat, patung salib [di sana],” katanya

4. Saksi TADIUS WORO mengatakan Tidak pernah ada sosialisasi akan kehadiran perusahan. Tidak ada pertemuan apapun terkait kehadiran perusahan, baik dari perusahaan, maupun pemerintah di Kampung Yare. [Saya] pernah dengar [ada] perusahaan, tetapi tidak pernah lihat kantornya ada di mana”. Woro menyatakan masyarakat adat memberi kuasa kepada Hendrikus Woro untuk melakukan gugatan TUN terhadap izin kelayakan lingkungan yang diterbitkan DPMPTSP Papua kepada PT IAL. Ia juga bersaksi bahwa masyarakat adat sudah melakukan upacara adat penancapan salib atau patok adat di lokasi hak ulayat masyarakat adat, sebagai bentuk penolakan terhadap PT IAL. Woro mengatakan tanah dan hutan merupakan warisan leluhur Suku Awyu yang harus dijaga, dilindungi dan dirawat. “Kegiatan berburu babi, memancing, pangkur sagu. Kami hidup dari alam. Jadi kami tidak bisa kasih [tanah] kepada perusahaan. Saya tidak bisa kasih hutang ke perusahaan. Saya hidup dari hutan,” katanya.

5. Saksi YUSTINUS BUNG mengatakan “Saya tidak pernah mendengar surat izin kelayakan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh DPMPTSP Papua. Hal itu, tidak pernah disampaikan. Saya tidak pernah diundang konsultasi publik terkait kehadiran perusahaan”.Bung mengatakan ia baru mengetahui tanah ulayat marga Mukri Tiga masuk dalam konsesi perusahaan sawit PT IAL setelah ia terlibat dalam pembuatan peta partisipatif yang dibuat masyarakat ada Suku Awyu bersama Yayasan Pusaka Bentala Rakyat. Ia menegaskan masyarakat adat tidak pernah melepaskan tanah untuk perusahan sawit PT IAL. Menurut Bung, masyarakat adat juga tidak pernah memberikan kuasa kepada Ketua Lembaga Masyarakat Adat Boven Digoel Fabianus Senfahagi untuk mewakili masyarakat adat Awyu. “[Kami] tidak pernah memberi kuasa kepada Febianius untuk mendatangkan [kesepakatan dengan] PT Indo Asiana Lestari. Kalau hendak melepaskan tanah adat, kami  [marga-marga] harus kumpul bersepakat tanah itu dijual atau tidak”. Bung menyatakan masyarakat adat sangat menolak kehadiran PT IAL. Ia khawatir kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit itu akan menghancurkan sumber kehidupan masyarakat adat dan lokasi-lokasi keramat serta sumber obat tradisional mereka

6. Saksi RIKARDA MAA menjelaskan masyarakat adat termasuk keluarganya menolak kehadiran perusahan sawit di atas hak ulayat mereka. Ia menyatakan penolakan itu sudah dilakukan sejak dulu, baik terhadap perusahan sawit PT Menara Group maupun PT Indo Asiana Lestari. Maa mengatakan PT IAL pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kampung Ampera, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel pada 19 Agustus 2017.  “Saya hadir saat itu. Sosialisasi di Balai kampung Ampera. Mereka bicara perusahaan [akan menyediakan] air bersih, pendidikan, dan [bangun] perumahan rakyat,” ujar Maa menirukan janji manajemen PT IAL dalam pertemuan itu. “Saat sosialisasi perusahaan itu, saya [bersama] bapak saya [dan] saudara saya, dan bapak Hendrikus Woro menolak kehadiran perusahan. [Tetapi] Kepala Satpol PP membentak bapak saya dan Hendrikus Woro. Ada tekanan dari Pace Fabianus [kepada] masyarakat untuk menerima perusahaan. Dia bilang, ‘macam ko bisa kasih makan orang’ kepada bapak saya dan Bapak Hendrikus Woro”. Rikarda Maa membenar pamannya yang bernama Yulinus Maa ikut menandatangani berita acara tersebut. Akan tetapi, Maa mengatakan tindakan Yulinus Maa menandatangani berita acara itu merupakan inisiatif pribadi yang bersangkutan, dan bukan didasarkan kesepakatan marga Maa. Rikarda Maa juga mengatakan tidak ada pertemuan marga untuk membicarakan penerimaan kehadiran perusahan kelapa sawit tersebut. “Bapak adek Yulianus Maa tanda tangan sendiri sebagai pribadi [yang] menerima perusahaan. Tidak pernah ada musyawarah marga terkait [menerima] kehadiran perusahaan [itu],”. “Kami punya tanah cuma sepenggal, tidak besar. Kalau jual kami tidak ada tempat makan. Kami tetap mempertahankan [tanah adat kami] walaupun bapak ade sudah tandatangan menerima perusahan”. Menurut Maa setiap marga memiliki tanah adatnya, dan tidak diperbolehkan mengambil hasil hutan marga lainnya. Maa mengatakan kehadiran perusahaan ini membuat hubungan keluarga juga tidak harmonis.

Berdasarkan keterangan 6 (enam) orang saksi fakta diatas sudah dapat menunjukan bahwa proses penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan. Atas dasar itu jelas-jelas melanggar salah satu asas amisitrasi pemerintahan yaitu “Asas kepastian hukum” dimana “asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan” sebagaimana diatur pada penjelasan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Fakta persidangan yang jelas-jelas menunjukan pelanggaran undang-undang dana asas administrasi pemerintahan itu tentunya akan menjadi sebuah kebenaran sebab Kuasa Hukum Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua selaku Tergugat mengatakan bahwa tidak akan menghadirkan Alat Bukti Saksi.

Sikap Kuasa Hukum Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua selaku Tergugat mengatakan bahwa tidak akan menghadirkan Alat Bukti Saksi jelas-jelas membuktikan ada cacat administrasi yang terjadi dalam proses penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 sehingga Kuasa Hukum Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua selaku Tergugat mengatakan bahwa tidak akan menghadirkan Alat Bukti Saksi.

Fakta catat administrasi itu, dikuatkan lagi dengan fakta adanya praktek pengancaman, pertemuan yang tidak dialogis dan praktek rekayasa  yang terjadi dalam pertemuan antara Perusahaan dengan Masyarakat Adat yang menolak. Pada prinsipnya melalui penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 secara terang-terang telah mengorbankan wilayah marga woro seluas 2.014 hektare yang masuk kedalam lahan konsesi PT. IAL” yang membuktikan adanya dugaan Tindak Pidana Penggelapan Tanah Adat Marga Woro sebagaimana diatur pada Pasal 385 KUHP serta dugaan pelanggaran Hak Masyarakat Adat Papua yang dijamin pada Pasal 18b ayat (2), UUD 1945 juncto Pasal 6 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia junto Pasal 43, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Dengan melihat fakta adanya Hutan Lahan Kering Primer seluas 26.326 hektar dengan potensi emisi karbon yang lepas dari deforestasi di PT. Indo Asiana Lestari sebesar 10.8 juta t C (ton carbon) atau 23.08 juta t CO2 (ton karbondioksida) maka emisi karbon dari PT. Indo Asiana Lestari  jika terjadi deforestasi maka setidaknya akan menyumbang 5% dari tingkat emisi karbon pada tahun 2030. Artinya jika SK Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 tidak dicabut maka akan menimbulkan potensi gagal tercapainya Agenda Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 yang dicanangkan sesuai Pasal 3 ayat (4), Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

Berdasarkan uraian panjang diatas maka kami, PMKRI Cabang Jayapura, HMI Cabang Jayapura, GMKI Cabang Jayapura, UKM Dehaling Univ Cenderawasih, IMPPAS, KOMPAP Papua, Sahabat Kowaki, Volunteer Greenpeace Indonesia yang tergabung dalam KOALISI PEDULI MASYARAKAT ADAT SUKU AYWU KABUPATEN BOVEN DIGOEL menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua wajib menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAK MASYARAKAT ADAT PAPUA Khususnya Masyarakat Adat SUKU AYWU (Hak Marga Woro) sesuai perintah Pasal 43, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;

2.  Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua dilarang mempertahankan SK Nomor 82 Tahun 2021 yang bertentangan dengan Undang Undang dan “Asas kepastian hukum” sesuai pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua wajib melindungi Hutan Adat Masyarakat Adat Awyu khususnya Marga Woro demi menangkal Emisi Gas Rumah Kaca sesuai perintah Pasal 3 ayat (4), Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional

4. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua segera cabut SK Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan LIngkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam Seluas 36.094,4 Hektar Oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua;

Demikian PERNYATAAN SIKAP KOALISI PEDULI MASYARAKAT ADAT SUKU AYWU KABUPATEN BOVEN DIGOEL dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KOALISI PEDULI MASYARAKAT ADAT SUKU AYWU KABUPATEN BOVEN DIGOEL, (PMKRI Cabang Jayapura, HMI Cabang Jayapura, GMKI Cabang Jayapura, UKM Dehaling Univ Cenderawasih, IMPPAS, KOMPAP Papua, Sahabat Kowaki, Volunteer Greenpeace Indonesia).

Adrianus Tampiama

Koordinator Umum

Dapatkan update berita Bumiofinavandu.com dengan bergabung di Telegram. Caranya muda, Anda harus menginstall aplikasi Telegram terlebih dulu di Android/Ponsel lalu klik https://t.me/wartabumiofinabirepapuatengah lalu join. Atau dapatkan juga di medsos (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Tiktok) dengan nama akun Warta Bumiofi.

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *