Kapolda Papua diminta segera perintahkan Ditreskrimsus Polda agar menghentikan upaya kriminalisasi Tenaga Kesehatan RSUD Abepura dan Advokat LBH Papua

Koordinator Koalisi Penegak Hukum Dan Ham Papua, Emanuel Gobai, – Bumiofinavandu./Dok LBH Papua.

“Pj Gubernur Provinsi Papua dan Ketua DPR segera perintahkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Untuk Tidak Melanggar Pasal 16, UU Advokat junto Pasal 11, UU Bantuan Hukum dan Bayar Hak Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Abepura”

Jayapura, Bumiofinavandu –   “Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat” sebagaimana diatur pada Pasal 11, Undang Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. 

Bacaan Lainnya

Selain itu, pada prinsipnya seorang “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan” sebagaimana diatur pada Pasal 16, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Atas dasar kedua ketentuan diatas sangat aneh jika pada prakteknya ada Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum yang sedang melakukan tugas Bantuan Hukum mendapatkan panggilan dari pihak kepolisian atas dasar laporan dari pihak yang jelas-jelas adalah lawan dari kliennya.

Rupanya keanehan itu terjadi dalam kasus Perjuangan tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Abepura yang didampingi Lembaga Bantuan Hukum Papua untuk mendapatkan hak insentif Covid-19 tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Abepura yang belum diberikan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. 

Upaya Kriminalisasi Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Abepura dan Advokat Lembaga Bantuan Hukum Papua bermula ketika Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Abepura dan Advokat Lembaga Bantuan Hukum Papua menerima Surat Undangan Klarifikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus  Kepolisian Daerah Papua Nomor : B / 696 / VIII / RES.2.5 / 2023 / Direskrimsus tertanggal 24 Agustus 2023 atas dugaan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan oleh salah satu Tenaga Kesehatan  Rumah Sakit Umum Daerah Abepura dan Advokat Lembaga Bantuan Hukum Papua.

Setelah dipastikan rupanya Surat Undangan Klarifikasi diatas dikeluarkan berdasarkan adanya Laporan Pengaduan yang dilakukan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abepura tertanggal 11 Agustus 2023. Selain itu, adapun Laporan Informasi Nomor : LI / 53 / VIII / 2023 / Subdit V Siber tertanggal 16 Agustus 2023 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP-Lidik / 190.a / VIII / 2023 / Ditreskrimsus tertanggal 18 Agustus 2023.

Anehnya yaitu dalam Surat Undangan Klarifikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus  Kepolisian Daerah Papua Nomor : B / 696 / VIII / RES.2.5 / 2023 / Direskrimsus tertanggal 24 Agustus 2023 tidak disebutkan akun status facebook milik dua orang Tenaga Kesehatan  Rumah Sakit Umum Daerah Abepura dan satu orang Advokat Lembaga Bantuan Hukum Papua per tanggal 11 Agustus 2023 atau di bawah tanggal 11 Agustus 2023 yang menjadi dasar Laporan Pengaduan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abepura sehingga secara langsung menunjukan bahwa Surat Undangan Klarifikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus  Kepolisian Daerah Papua Nomor : B / 696 / VIII / RES.2.5 / 2023 / Ditreskrimsus tertanggal 24 Agustus 2023 dilakukan atas dasar yang tidak kuat sebab tidak ada bukti pastinya.

Dengan demikian sudah dapat dipastikan bahwa penerbitan Surat Undangan Klarifikasi itu merupakan upaya mengkriminalisasikan Para Tenaga Kesehatan  Rumah Sakit Umum Daerah Abepura dan Advokat Lembaga Bantuan Hukum Papua yang sedang memperjuangkan pemenuhan hak-hak tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Abepura yang belum dibayarkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abepura sejak tahun 2020 sampai saat ini.

Upaya kriminalisasi yang disebutkan diatas didasarkan pada ketentuan “Penyidik yang adalah adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia mempunyai wewenang : a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ; d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. mengambil sidik jari dan memotret seorang; g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. mengadakan penghentian penyidikan; j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab” sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.  Atas dasar ketentuan di atas secara hukum membuktikan bahwa tindakan Direktorat Reserse Kriminal Khusus  Polda Papua  dalam mengeluarkan Surat Undangan Klarifikasi yang tidak diakui dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana secara langsung menunjukan Fakta upaya kriminalisasi terhadap Tenaga Kesehatan  Rumah Sakit Umum Daerah Abepura dan Advokat Lembaga Bantuan Hukum Papua yang sedang memperjuangkan pemenuhan hak-hak tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Abepura.

Untuk diketahui bahwa sejak Lembaga Bantuan Hukum Papua mendapatkan Surat Kuasa dari Para Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Abepura pada tahun 2022, selanjutnya Lembaga Bantuan Hukum Papua bersama para  tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Abepura melakukan perjuangan bersama-sama baik melalui pengaduan ke lembaga-lembaga terkait maupun juga melakukan konferensi pers dan juga audiensi ke lembaga terkait. Secara praktek persoalan tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Abepura telah diadukan ke Komisi Pemberantas Korupsi, Dinas Inspektorat Provinsi Papua, Kanwil Kemenkumham Provinsi Papua, Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan lain sebagainya.

Dari hasil pengaduan-pengaduan itu ada pihak yang telah memberikan jawaban atas pengaduan kami baik melalui surat balasan sebagaimana yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Provinsi serta ada pula yang menjawabnya melalui surat kabar sebagaimana yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Melalui kedua nya kami mendapatkan angka besaran anggaran Hak Nakes dalam Penanganan Covid-19 yang berbeda sehingga membuat pertanyaan tersendiri.

Selain itu, dari pengaduan yang kami lakukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi sampai saat ini kami belum mendapatkan perkembangannya. Sementara itu, Dinas Inspektorat Provinsi Papua telah memanggil beberapa Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Abepura selanjutnya dilakukan pemeriksaan namun sampai saat ini kami belum mendapatkan keterangan selanjutnya.

Pada kesempatan lain kami juga melakukan audiensi ke anggota DPR yang membidangi masalah kesehatan serta Pj Gubernur Provinsi Papua. Dalam audiensi kami menyampaikan persoalan yang kami hadapi dan tuntutan kami, pada kesempatan yang terpisah kami mendapatkan jawaban yang sama yaitu DPR akan menggelar sidang bersama eksekutif untuk membahas hak -hak tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Abepura. Sementara Pj. Gubernur Provinsi Papua mengatakan bahwa persoalan hak -hak tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Abepura telah dibahas dalam sidang dan akan direalisasi dalam anggarkan tambahan.

Semua upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Papua selalu dipublikasikan ke media massa baik cetak maupun elektronik. Selain itu, disebarkan melalui media social sehingga public mengetahui semua perjuangan tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Abepura bersama Lembaga Bantuan Hukum Papua. 

Sambil menunggu realisasi pernyataan Pj. Gubernur Provinsi Papua Lembaga Bantuan Hukum Papua dan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Abepura dikejutkan dengan adanya Surat Undangan Klarifikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus  Kepolisian Daerah Papua Nomor : B / 696 / VIII / RES.2.5 / 2023 / Direskrimsus tertanggal 24 Agustus 2023 atas dugaan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan oleh dua orang Tenaga Kesehatan  Rumah Sakit Umum Daerah Abepura dan satu orang Advokat Lembaga Bantuan Hukum Papua.

Pada prinsipnya Laporan Pengaduan yang dilakukan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abepura tertanggal 11 Agustus 2023 yang diteruskan dengan dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus  Kepolisian Daerah Papua Nomor : B / 696 / VIII / RES.2.5 / 2023 / Direskrimsus tertanggal 24 Agustus 2023 untuk memanggil dua orang Tenaga Kesehatan  Rumah Sakit Umum Daerah Abepura dan satu orang Advokat Lembaga Bantuan Hukum Papua merupakan upaya untuk membungkam hak atas keadilan tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Abepura yang didampingi Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Papua. Selain itu, melalui Surat Direktorat Reserse Kriminal Khusus  Kepolisian Daerah Papua Nomor : B / 696 / VIII / RES.2.5 / 2023 / Direskrimsus tertanggal 24 Agustus 2023 yang jelas-jelas mengabaikan dan/atau melanggar ketentuan “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan” sebagaimana diatur pada Pasal 16, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan ketentuan “Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

Sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat” sebagaimana diatur pada Pasal 11, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum maka jelas-jelas mencederai kerja Advokat dan/atau Pemberi Bantuan Hukum yang adalah Pembelah Hak Asasi Manusia yang wajib dilindungi oleh Komisi Nasional Komnas HAM RI sesuai Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pekerja HAM.

Berdasarkan uraian diatas, Lembaga Bantuan Hukum Papua sebagai salah satu organisasi bantuan hukum (LBH) menegaskan kepada :

1. Kapolda Papua Segera Perintahkan Direskrimsus Polda Papua Hentikan Upaya Kriminalisasi Tenaga Kesehatan RSUD Abepura Dan Advokat LBH Papua sebagai bentuk penegakan Pasal 16, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat  junto Pasal 11, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;

2. Pj Gubernur Provinsi Papua dan Ketua DPRP segera perintahkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Untuk Tidak Melanggar Pasal 16, UU Advokat junto Pasal 11, UU Bantuan Hukum dan Bayar Hak Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Abepura;

3. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Perwakilan Papua segera perintahkan  Kapolda Papua untuk tidak melakukan Kriminalisasi Pemberi Bantuan Hukum sesuai perintah Pasal 11, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;

4. Propam Polda Papua segera perintah Direskrimsus Polda Papua hentikan Surat Direktorat Reserse Kriminal Khusus  Kepolisian Daerah Papua Nomor : B / 696 / VIII / RES.2.5 / 2023 / Direskrimsus tertanggal 24 Agustus 2023 karena tidak sesuai perintah Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

5. Komnas HAM Republik Indonesia Cq Komnas HAM Republik Indonesia Perwakilan Papua segera perintahkan Kapolda Papua Cq Propam Polda Papua untuk menghentikan praktik Kriminalisasi kepada Pekerja HAM sesuai Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pekerja HAM.[*]

*Jayapura, 28 Agustus 2023, LEMBAGA BANTUAN HUKUM PAPUA.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Bumiofinavandu.com”, caranya klik link https://t.me/wartabumiofinabirepapuatengah lalu join. Jangan lupa install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

262 Komentar

  1. Thanks for sharing excellent informations. Your web-site is very cool. I am impressed by the details that you’ve on this website. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What an ideal site.

  2. Hello, i think that i saw you visited my weblog so i came to “return the favor”.I am trying to find things to improve my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

  3. Nice post. I was checking continuously this weblog and I am inspired! Extremely useful info specially the remaining part 🙂 I handle such info much. I used to be seeking this particular info for a long time. Thanks and good luck.

  4. What i do not realize is in fact how you are no longer really much more well-favored than you may be right now. You’re so intelligent. You recognize thus significantly in relation to this subject, produced me for my part believe it from numerous numerous angles. Its like men and women aren’t involved until it is one thing to do with Girl gaga! Your personal stuffs excellent. At all times care for it up!

  5. excellent submit, very informative. I’m wondering why the opposite specialists of this sector don’t understand this. You should proceed your writing. I’m confident, you’ve a great readers’ base already!

  6. I am extremely impressed along with your writing talents as neatly as with the format in your weblog. Is that this a paid subject matter or did you modify it your self? Anyway keep up the excellent high quality writing, it’s uncommon to look a great weblog like this one nowadays..

  7. You can definitely see your expertise in the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. At all times follow your heart.

  8. Very interesting points you have remarked, thankyou for putting up. “Never call an accountant a credit to his profession a good accountant is a debit to his profession.” by Charles J. C. Lyall.

  9. I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back in the future. Many thanks

  10. Thanks a bunch for sharing this with all of us you actually understand what you’re talking approximately! Bookmarked. Kindly additionally discuss with my web site =). We will have a hyperlink alternate agreement among us!

  11. Whats up this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

  12. I believe that is one of the such a lot significant information for me. And i am satisfied studying your article. But want to commentary on few common things, The site style is great, the articles is in reality nice : D. Excellent job, cheers

  13. Thanks for sharing excellent informations. Your site is so cool. I am impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the info I already searched everywhere and simply couldn’t come across. What a perfect web site.

  14. The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention.

  15. The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention.

  16. What Is Sugar Defender? Sugar Defender is a new blood sugar-balancing formula that has been formulated using eight clinically proven ingredients that work together to balance sugar levels.

  17. Hey just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same results.

  18. It is actually a great and useful piece of information. I am satisfied that you just shared this helpful information with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

  19. Im now not certain where you are getting your info, but great topic. I must spend a while finding out much more or working out more. Thank you for wonderful information I used to be searching for this info for my mission.

  20. naturally like your website but you need to take a look at the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I to find it very bothersome to tell the truth nevertheless I will definitely come again again.

  21. Valuable information. Lucky me I found your web site by accident, and I am shocked why this accident didn’t happened earlier! I bookmarked it.