Komite II DPD RI terima aspirasi dari perihal tailing PTFI

Komisi II DPR RI terima aspirasi dari perihal tailing PTFI – Bumiofinavandu/Istimewa.

Nabire, Bumiofinavandu –  Pimpinan dan anggota Komite II DPD RI sedang melaksanakan kunjungan ke Mimika, Provinsi Papua Tengah, pada Jumat (09/06/2023).

Kunjungan Komite II dengan agenda melakukan pertemuan dan dialog bersama pihak terkait, serta melakukan tinjauan ke Distrik yang terdampak limbah tailing.

Bacaan Lainnya

Kunjungan komite II DPD RI, sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, komite II telah menerima aspirasi dari Kelompok Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Papua (Poksus DPR Papua). Perihal tindak lanjut aspirasi masyarakat daerah Timika, khususnya Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Jita, dan Distrik Agimuga, terkait permasalahan pendangkalan sungai yang diduga terjadi akibat Tailing PT. Freeport Indonesia dan rusaknya ekosistem perairan yang sebelumnya menjadi ruang hidup serta sumber pangan dan penghidupan masyarakat disekitarnya.

Rombongan DPD RI yang dikomandani Ketua Komite II Yoris Raweyai, bertemu manajemen PT. Freeport Indonesia (PTFI) yang diwakili Jenpino Ngabdi Wakil Presiden Direktur (Wapresdir) PTFI.

Pertemuan tersebut Asisten III Provinsi Papua Tengah, Elisabeth Cenawatin, Pj Sekda Mimika Petrus Yumte, Anggota DPRP Papua, Mathea Mameyau dan John NR Gobay serta sejumlah tokoh masyarakat adat di Timika.

Berikut beberapa poin Kesimpulan dan saran;

  1. Meminta DPD RI agar LEPEMAWIL DAN FREEPORT membuat kesepakatan tertulis tentang langkah langkah nyata dan kami tandatangani agar hasilnya diawasi oleh DPR RI DPD RI KLHK, DPRP Asal PT, Pemprov Papua Tengah dan Pemda Mimika.
  2. Hasil Kesepakatan dikerjakan bersama LEPEMAWIL  bersama dengan Freeport, maka Pemerintah berkewajiban mengawasi dengan Tim pengawas.
  3. Freeport harus membayar Kompensasi Kerugian Harta Benda Masyarakat yang Selama ini Tertelan Lumpur Limbah Tanpa Menggunakan Kriteria Wilayah Kerja Freeport dan bukan wilayah tanggung jawab freeport agar dipertimbangkan masuk dalam skema divestasi saham.
  4. Freeport harus mengakui bahwa Masyarakat” 3 Distrik merupakan korban yang perlu mendapat perhatian.

Sementara anggota DPR Papua menyarankan beberapa poin diantaranya;

1. Dalam pengolahan batuan tambang Hentikan penggunaan Kapur, Freeport harus beralih ke caustic soda.

2. Menyediakan Kapal Keruk untuk Merehabilitasi Kerusakan Lingkungan Dengan Cara Melakukan Konservasi Wilayah Kawasan Pesisir, Sungai Dan Pulau Kecil.

3. Menyediakan Sarana Air Bersih bagi masyarakat 3 distrik dengan mencari sumber air bersih.

4. Membangun Rumah Singgah di beberapa titik yang disepakati.

5. Pemprov Papua Tengah harus Melanjutkan Pembangunan Dermaga Sipu-sipu Distrik Jita, Mimika

6. freeport Membangun Jalan darat dan jembatan dari Nayaro ke Jita.

7. Menyediakan air boat , yang dapat jalan melalui daerah yang dangkal.

8.  tailing harus dikelola menjadi Semen Mortar oleh pengusaha anak asli mimika melalui kawasan industri yang harus ditetapkan oleh Pemda Mimika.[*]

Dapatkan update berita Bumiofinavandu.com dengan bergabung di Telegram. Caranya muda, Anda harus menginstall aplikasi Telegram terlebih dulu di Android/Ponsel lalu klik https://t.me/wartabumiofinabirepapuatengah lalu join. Atau dapatkan juga di medsos (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Tiktok) dengan nama akun Warta Bumiofi.

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

5 Komentar