Nabire, Bumiofinavandu –  Legislator Papua, John NR Gobai meminta Kapolda Papua dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan dan memfasilitasi pertemuan  di Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua di Nabire.

“Demi keamanan wilayah DOB di Papua, saya minta Kemendagri dan Kapolda Papua segera buat pertemuan di Nabire, ujar Gobai dalam rilis yang diterima Bumiofinavandu, Jumat (09/06/2023).

Menurutnya, tiga DOB Papua (Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan) harus aman dan kondusif guna kelanjutan pembangunan di delapan Kabupaten. maka perlu pertemuan di masing-masing ibu kota Provinsi guna menyikapi situasi kamtibmas.

“Atas kejadian di wilayah Topo, Distrik Uwapa, Nabire – Papua Tengah, Gobai khawatir akan berpotensi masalah ke depan. “Yang kita inginkan adalah stabilitas keamanan yang kondusif di wilayah DOB. Sehingga pertemuan yang dimaksud sangat diperlukan di tiga dob ini,” tuturnya.

DPR Papua selalu menyuarakan agar diberikan kewenangan guna melakukan pengawasan dan dapat meminta dilakukan Rapat Dengar Pendapat dan juga Rapat Kerja dengan para PJ Gubernur dan Bupati serta Tokoh di wilayah DOB,  daerah otonom baru, sampai dengan dibentuknya DPR di daerah otonom baru yaitu Papua Selatan Papua Tengah dan juga Papua pegunungan.

“Kami ini anak daerah yang ada masih menjadi anggota DPR Papua yang merupakan Provinsi induk. Sementara di daerah-daerah asal kami telah menjadi provinsi daerah otonom baru ini tentu menyulitkan kita untuk melakukan langkah-langkah yang formal sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi dari anggota DPR Papua,” sambungnya.

Untuk itu, Gobai Untuk meminta dan mendesak Kemendagri, Komisi III DPR RI, Gubernur tiga DOB dan Kapolda Papua, untuk dapat segera mengambil langkah-langkah yang jelas terukur dan juga dapat menghasilkan sebuah kesepakatan yang baik yang dapat berguna bagi sesama anak bangsa.

Tentunya, pertemuan dalam rangka membina pembinaan Kamtibmas di tiga wilayah DOB dalam rangka pembinaan Kamtibmas.

Untuk wilayah Papua Papua Tengah, harus menghadirkan tiga kelompok yaitu Suku Wate, Suku Dani dan suku Mee. Juga para pimpinan  agama atau pimpinan-pimpinan gereja yang Jemaat, para tokoh-tokoh masyarakat serta delapan Bupati di Provinsi Papua Tengah.

“Dalam pertemuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan sebuah perjanjian damai di atas tanah Papua Tengah. Perlu juga dalam pertemuan itu, diharapkan dapat membuat patok batas wilayah antara suku Wate dan juga suku Mee, Suku Yerisiam dan Suku Mee, kemudian dilanjutkan dengan Bupati Nabire diperintahkan untuk dalam waktu 1 bulan menyiapkan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan juga membuat pemetaan wilayah adat di wilayah kabupaten Nabire,” pungkas Gobai.[*]

Dapatkan update berita Bumiofinavandu.com dengan bergabung di Telegram. Caranya muda, Anda harus menginstall aplikasi Telegram terlebih dulu di Android/Ponsel lalu klik https://t.me/wartabumiofinabirepapuatengah lalu join. Atau dapatkan juga di medsos (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Tiktok) dengan nama akun Warta Bumiofi.