Kilas balik izin tambang  PT. KE di Sungai Musairo

Nabire, Bumiofi – Persoalan legalitas Perijinan PT. Kristalin Ekalestari yang memiliki konsesi lahan  Tambang emas di sungai Musairo  melalui proses yang cukup Panjang .setelah  mendapatkan rekomendasi Perizinan melalui Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan nomor Registrasi 0279/LM/VII/2018 dan juga memenangkan Gugatan Di Pengadilan Negeri  Nabire dengan putusan nomor : 10/Pdt.G/2019 tanggal 23 April 2020  dan Putusan PTUN  jayapura dengan Nomor : 3/G/2020/PTUN.JPR tanggal 26 Agustus 2020. Berdasarkan hasil putusan tersebut PT. Kristalin Ekalestari Mengajukan Permohonan IUP Operasi Produksi untuk Blok Nifasi seluas 3500 ha.

Sebagai dasar Permohonan PT. Kristalin Ekalestari Melampirkan Perizinan yang dikeluarkan oleh Bupati Nabire yaitu Izin Penyelidikan Umum Nomor : 543/849/SET tanggal 9 Juni 2008 dan IUP Eksplorasi Nomor : 543/175/SET tanggal 19 Mei 2010  yang dimohonkan kepada  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu ( DPMPTSP ) Provinsi Papua dengan nomor Surat permohonan  : 025.A/KE-XII/2019 tanggal 09 Desember 2019.

Dinas PTSP menyetujui Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi  menjadi IUP Operasi produksi PT. Kristalin Ekalestari dengan menerbitkan Izin Operasi Produksi  dengan Nomor : 112 /IUP – OP EMAS/DPMPTSP/2020 , tanggal 24 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PTSP Provinsi Papua Mewakili Gubernur Provinsi Papua Sdra Jhoni Way, S.Hut , M.Si .

Berdasarkan hasil penelusuran didapati fakta  bahwa   pada tanggal 24 September 2020 tersebut Sdra Jhoni Way, S.Hut , M.Si   sudah tidak lagi menjabat sebagai Kadis PTSP Provinsi Papua karena  beliau telah  mendapatkan tugas dan jabatan baru sebagai SEKDA kabupaten Maybrat dan telah dilantik Oleh Bupati Kabupaten Maybrat Drs, Bernard Sagrim MM.  pada tanggal 14 September 2020 sumber: https://suaraindonesia-news.com/jhoni-way-resmi-dilantik-sebagai-sekda-kabupaten-maybrat/

Berdasarkan temuan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Sdra Jhoni Way, S.Hut , M.Si   telah bertindak diluar wewenang yang dimiliki sesuai ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan  pasal 15 ayat 1 bahwa wewenang Badan dan atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh a. masa atau tenggang waktu wewenang dan b. wilayah atau daerah berlakunya wewenang  dan pada ayat 2 menyatakan dengan jelas bahwa badan dan atau Pejabat pemerintahan yang telah berakhir masa atau tenggang waktu wewenang sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf a tidak dibenarkan mengambil keputusan dan atau tindakan.

Bahwa pelanggaran yang dilakukan juga meliputi pelanggaran terhadap ketentuan pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 a. b dan c Juga pasal 18 ayat 1 a, b dan c dan atau tindakan yang dilakukan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hukum Penyalahgunaan wewenang  sebagaimana dimaksud dalam pasal 421 KUHPidana .

Fakta menarik lainnya adalah  Izin Operasi Produksi dengan luasan 3500 ha tersebut ditandatangani tanpa adanya kajian lingkungan Hidup  dan atau tanpa memiliki dokumen AMDAL dan hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan di dalam UU 32 tahun 2009 tentang LIngkungan Hidup pasal 111 ayat 2.

Terhadap pelanggaran-pelanggaran  tersebut diatas maka muncul pertanyaan  Apakah Pelanggaran yang dilakukan oleh sdra Jhoni Way, S.Hut , M.Si  berpengaruh terhadap status Hukum dari Izin Operasi Produksi Nomor : 112 /IUP – OP EMAS/DPMPTSP/2020 , tanggal 24 September 2020 dipandang dari ketentuan UU no 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Juga UU no 32 Tahun 2009.

Bahwa persoalan  dokumen Perizinan PT. Kristalin Ekalestari tidak saja meliputi Persoalan terhadap Izin Operasi Produksi Nomor : 112 /IUP – OP EMAS/DPMPTSP/2020  yang dikeluarkan oleh  Pemerintah Provinsi Papua , tetapi juga pada Perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire yaitu  IUP Eksplorasi .

Terkait IUP Eksplorasi PT. Kristalin Ekalestari Nomor : 543/175/SET , tanggal 19 Mei 2010 berdasarkan hasil penelusuran dan  Pengecekan ke Bagian Umum Setda Kabupaten Nabire  didapati informasi yang sangat Mengejutkan bahwa ternyata Izin Eksplorasi atas Nomor tersebut diatas tidak tercatat dalam Buku Penomoran Keluar pada Bagian Umum/ Sub TU Tahun 2010 , sehingga patut diduga  bahwa IUP eksplorasi tersebut Tidak Pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire.

Menggunakan dokumen perizinan yang tidak dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire dengan menganggap seolah-oleh dokumen itu Sah dan benar dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi yang diperoleh dari pihak PT. Kristalin Ekalestari lantaran belum ada akses ke managemen perusahaan.[*]

Dapatkan update berita Bumiofinavandu.com dengan bergabung di Telegram. Caranya muda, Anda harus menginstall aplikasi Telegram terlebih dulu di Android/Ponsel lalu klik https://t.me/wartabumiofinabirepapuatengah lalu join. Atau dapatkan juga di medsos (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Tiktok) dengan nama akun Warta Bumiofi.