DOB tidak mempengaruhi tugas anggota DPR Papua dan Papua Barat di masing-masing Dapeng/Dapil

DOK HARIS DPR KOMISI II DPR RI
Hasil Keputusan dan Rapat Dengar Pendapat Kemendagri dan Komisi II DPR RI – Bumiofinavandu/Dok Komisi II DPR RI.

Nabire, Bumiofinavandu –  Anggota DPR Papua dan Papua Barat, masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya di Daerah Pemilihan atau Daerah pengangkatan, kendati wilayah tersebut sudah terpisah atau berada di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB). Diketahui, empat DOB di Tanah Papua yakni Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, yang terpisah baru saja dimekarkan dari Provinsi Induk Papua. Sementara di Provinsi Papua Barat bertambah lagi satu Provinsi yakni Papua Barat Daya.

Keputusan tersebut tertuang dalam kesimpulan bersama dalam pertemuan antara Menteri Dalam Negeri, Komisi II DPR RI, Plh. Gubernur Provinsi Papua, Pj Gubernur Provinsi Papua Barat, Pj Gubernur Provinsi Papua Selatan, Pj Gubernur Provinsi Papua Tengah, Pj Gubernur Provinsi Papua Pegunungan serta Pj Gubernur Provinsi Barat Daya pada Senin, 20 Maret 2023.

Bacaan Lainnya

Kesimpulan tersebut dibahas dalam rapat kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian dan pimpinan rapat, ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Sementara di dalam Undang-Undang Daerah Otonom Baru, diatur bahwa di DPR Papua dan DPR Papua Barat hanya melakukan tugas di Provinsi induk. Yakni delapan Kabupaten, di Papua dan beberapa Kabupaten di Papua Barat. Tentunya, secara politik sangat merugikan anggota DPRP dan DPRPB yang berasal dari DOB.

Menanggapi keputusan tersebut, Ketua Kelompok Khusus (Poksus) DPR Papua, John NR Gobai mengapresiasi langkah yang diambil oleh Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri.

Menurutnya, keputusan tersebut diperoleh melalui surat dan lobi-lobi sejak (01/02) silam, usai menghadiri RDPU dengan Komisi IV DPR RI terkait tailing PT Freeport Indonesia.

“Kami berhasil mendorong adanya RDP dan Raker di Komisi II DPR Rim, yang kemudian menghasilkan kesimpulan dibuatnya sebuah peraturan untuk memungkinkan anggota DPR Papua dan Papua Barat yang berasal dari DOB untuk tetap dapat melaksanakan tugas pada di daerah DOB. Sebab DOB yang merupakan Dapil pada tahun Pemilu 2019 dan untuk menyongsong pemenangan pada pemilu 2024, lebih dari itu adalah Kampung asal leluhur kami,” ujar Gobai melalui selulernya diterima Bumiofi pada Rabu (23/03/2023) malam.

“Termasuk usulan DOB untuk Kabupaten di Tanah Papua, syukur kemarin telah disampaikan oleh para Gubernur dan DPR Papua dan Papua Barat,” sambungnya lagi.

Dia kemudian mengucapkan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, Anggota DPR RI Komarudin Watubun, Anggota DPR RI Dapil Papua, yang selalu mendengar dan merespon pesan-pesannya melalui WhatsApp.

Ucapan yang sama ditujukan kepada Mendagri Muhammad Tito Karnanian, Wamendagri John Wempi Wetipo, karena langsung merespon memerintahkan bawahannya mengadakan rapat dan merumuskan draft peraturannya.

“Terima kasih karena selalu membaca WhatsApp dan menindaklanjuti surat Permohonan RDP kami. Sekali lagi terima kasih karena kami tetap melaksanakan tugas di Dapil/Dapeng,” ungkap anggota DPR Papua dari Dapeng Meepago ini.[*]

Dapatkan update berita Bumiofinavandu.com dengan bergabung di Telegram. Caranya muda, Anda harus menginstall aplikasi Telegram terlebih dulu di Android/Ponsel lalu klik https://t.me/wartabumiofinabirepapuatengah lalu join. Atau dapatkan juga di medsos (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Tiktok) dengan nama akun Warta Bumiofi.

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar