KPA Kabupaten Nabire Didorong Diaktifkan Kembali

19 Oktober 202227 Oktober 202291 views

Nabire, Bumiofinavandu – Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua, melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Nabire melalui beberapa OPD. Hal tersebut dilakukan KPA Papua guna mendengar keterangan terkait meningkatnya kasus HIV/AIDS yang semakin meninggi di daerah ini.

Pasalnya, KPA Provinsi Papua mendengar kabar jika KPA Nabire sudah tidak aktif dan vakum sangat lama. Sehingga pengurus KPA Papua yakni John NR Gobai dan Jhon Bunai kemudian berkunjung ke Nabire beberapa waktu lalu.

John NR Gobai mengatakan, pengaktifan kembali KPA Nabire itu sangat penting dan butuh perhatian seluruh stakeholder. Apalagi angka kasusnya sangat meningkat dan harus membutuhkan kerjasama dari semua pihak guna memerangi HIV dan AIDS.

“KPA harus ada untuk melakukan pencegahannya dengan cara dan semboyan STOP,” kata John Gobai beberapa waktu lalu.

Menurutnya, KPA Nabire harus hadir dan menjadi wadah dalam melakukan mengkoordinasikan dengan OPD terkait. Termasuk kelompok-kelompok sebaya sehingga dapat memerangi dan melakukan pencegahan terhadap HIV dan AIDS di daerah ini.

“KPA Nabire harus diaktifkan kembali. Bagaimana jadinya kalau KPA tidak aktif, kacau ini namanya,” tuturnya.

Dia menjelaskan, melalui keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah. Sehingga dengan dasar inilah, Gobai mendorong kembali diaktifkan KPA di Nabire. Selain itu, ada juga Perdasi Papua Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/ AIDS. Dan, Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 18 Tahun 2016 serta Keputusan Bupati Nabire Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nabire Nomor 4 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Nabire.

Maka sesuai dengan tupoksinya yang yang diamanatkan adalah KPA perlu mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang akan dipergunakan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Termasuk memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Penanggulangan HIV dan AIDS di daerah.

Serta menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumberdaya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS. Jadi KPA Nabire hadir dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS, mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS, menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS, memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas kepala distrik dan pemerintah desa/kelurahan dalam penanggulangan HIV dan AIDS, mendorong terbentuknya LSM/Kelompok Peduli HIV dan AIDS dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS, menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

“Apalagi sudah ada Perda dan keputusan bupati, maka hanya perlu dibuat perubahan keputusan bupati tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Nabire periode 2022 sampai 2025,” imbuhnya. Pungkas Gobai.[*]

Dapatkan update berita dari Bumiofinavandu.com dengan bergabung di Grup Telegram BumiofiNavandu.com. Caranya muda, Anda harus menginstall aplikasi Telegram terlebih dulu di Android/Ponsel lalu klik https://t.me/bumiofinavandu kemudian join. Atau dapatkan juga di Facebook lalu klik halaman Bumiofinavandu