Capaian PAD Nabire saat ini sudah mulai membaik

Kepala Badan Bapenda Nabire, Yusuf Pirade di ruang kerjanya, Rabu (20/07/2022.  – Bumiofinavandu.

Nabire, Bumiofinavandu –  Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Nabire, Yusuf Pirade mengatakan, pendapatan asli daerah atau PAD di Daerah ini menunjukan tren positif. Saat ini, capaian sudah dikantongi Bapenda Nabire sekitar Rp 11 miliar dalam target Tahun 2022 ini.

Sementara target yang telah ditentukan dalam Tahun 2022 sebesar Rp 29.900 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah).

Bacaan Lainnya

“Capaiannya jika diikuti dari persentase memang jauh berbeda, tetapi peningkatan cukup signifikan sejak saya menjabat,” kata Pirade, Rabu (20/07/2022).

Capaian PAD Tahun sebelumnya hanya berkisar Rp 24 miliar dari total target keseluruhan sebesar Rp 31,5 milyar. Menurutnya, jika Tahun lalu target tidak tercapai maka penyusunan target PAD harus berdasarkan capaian Tahun –tahun sebelumnya.

Dan per juli Tahun sebelumnya capaian sudah terhimpun Rp 9 miliar, sedangkan Tahun 2022 capaian sudah di angka Rp 11 miliar.

“Artinya ada peningkatan dari bulan per bulan,” jelas Pirade.

Dia menilai, capaian PAD belum optimal lantara masih terkendala beberapa factor. Pertama, data yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini. Misalnya tempat-tempat jualan di pasar milik Pemda dan Ruko tidak sesuai sehingga data yang ada di dalam system tidak sesuai di lapangan, sehingga perlu adanya pemutakhiran data. Termasuk PBB, karena adanya jual beli Tanah atau jual beli bangunan yang jarang memutakhirkan data secara aturan.

Kedua, kurangnya tingkat kesadaran pelaku pajak dalam memenuhi kewajibannya, masih membutuhkan kesadaran dan sosialisasi karena Negara atau pemerintah tidak dapat membangun tanpa adanya pajak dan retribusi.

“Karena membayar pajak sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan di daerah ini. ini memang perlu sosialisasi yang berkelanjutan, makanya kami sering turun ke lapangan untuk memberikan pemahaman bahwa pajak dan retribusi adalah penunjang pembangunan berkelanjutan,” ungkapnya.

Kendala lain adalah retribusi galian C bagi kontraktor atau pengusaha yang melakukan pekerjaan APBN atau APBD Provinsi di Kabupaten, Bahwa di dalam UU nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah sangat jelas, termasuk di dalam UUD 1945, ada pasal yang mengatakan bahwa Bumi air dan isinya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk hajat hidup orang banyak.

Katanya, masih terdapat kontraktor yang jarang memberikan kontribusinya seusai melakukan pekerjaan atau proyek. Sehingga langkah yang akan dilakukan Bapenda Nabire yaitu perlunya bersinergi dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja (Satker) yang ada di daerah atau Kabupaten. Seperti Satker Bina marga, Satker Irigasi serta bendahara keuangan Negara.

“Soal galian C ini memang masalah, tapi kami sedang melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait. Kami akan terus berkoordinasi termasuk perusahaan besar di Nabire seperti PT Nabire Baru, JDI dan lainnya yang kami sudah menghubungi agar ada kontribusi untuk daerah,” terang Pirade.

Pirade berharap agar para wajib pajak dapat mentaati peraturan sehingga bisa menyelesaikan kewajibannya dalam membayar pajak. Sebab pajak merupakan iuran wajib dari pelaku usaha kepada Negara yang akan digunakan untuk kepentingan umum yaitu pembangunan.

“Jadi ini yang harus kita sadari karena tanpa pajak, pembangunan akan terhambat,” harapnya.(*)

Dapatkan update berita dari Bumiofinavandu.com dengan bergabung di Grup Telegram BumiofiNavandu.com. Caranya muda, Anda harus menginstall aplikasi Telegram terlebih dulu di Android/Ponsel lalu klik https://t.me/bumiofinavandu kemudian join. Atau dapatkan juga di Facebook lalu Klik Halaman Bumiofinavandu.com

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.