Rencana pembangunan Kampung Bumiofi dihentikan, Hanebora; ini hak ulayat kami

  • Whatsapp
areal rencana pemukiman Kampung Bumiofi di antara Kampung Wami dan Kampung Sima, Distrik Yaur. – Bumiofinavandu/Dok Robertino Hanebora

Nabire, Bumiofinavandu – Aktivitas pembukaan lahan untuk rencana pembangunan kampung Bumiofi di pertengahan Kampung Sima dan Kampung Wami dihentikan. Penghentian dilakukan oleh Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Nabire dengan alasan areal milik perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan (HPH), Jati Darma Indah (JDI).

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Suku Besar Yerisiam Gua, Robertino Hanebora menjelaskan bahwa lahirnya HPH kurang lebih semenjak Tahun 1980 an silam. Yaitu dinas kehutanan melelang kawasan-kawasan hutan yang berpotensi kayu, kepada perusahaan besar untuk dikelola.

Bacaan Lainnya

Maka untuk kawasan Nabire, pemegang HPH terbesar adalah JDI yang menguasai seantero hutan di daerah ini termasuk wilayah Suku Besar Yerisiam dan Suku Besar Wate.

“Maka sejak Tahun 2000an kegiatan HPH kemudian berhenti karena Negara mengalami kerugian di sektor kehutanan. Ini yang saya tahu,” kata Hanebora melalui selulernya. Sabtu (11/12/2021).

Kemudian kata Dia, muncullah illegal logging dan para penguasa HPH merubah izin menjadi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK).

Dia sendiri belum mengetahui pasti apakah HPH sampai saat ini masih berlaku atau sebaliknya. Namun, hingga saat ini perusahaan HPH dinilai masih mengintervensi dan merongrong pemilik hak ulayat tentang wilayah yang diklaim HPH.

“Tapi kami terganggu karena aktivitas di areal rencana Kampung Bumiofi diminta untuk berhenti oleh JDJ dan CKD Nabire,” kata Robertino.

Sementara rencana pembangunan Kampung Bumiofi menurut Hanebora, pihaknya menggandeng pengusaha biasa dan lokal untuk membuka lahan lantaran tidak memiliki modal. Yakni membuat jalan dan ploting areal perkampungan, imbal baliknya silahkan membawa hasil hutan seperti kayu dari wilayah adat Suku Yerisiam.

Sehingga, dengan aktivitas tersebut perusahaan JDI mengkomplain dengan alasan areal kawasan HPHnya. Maka melalui CDK kemudian memberhentikan kegiatan pembangunan.

“Saya mau bilang sekali lagi bahwa saya tidak tahu apakah masih berlaku atau tidak. Lalu hutan kami ini masih ini menganga (tidak ada aktivitas) dan tidak ada aktivitas perusahaan setelah illegal logging serta tidak ada kontribusi kepada. Jadi kami menggunakan hak sebagai masyarakat adat pemilik hak ulayat untuk mengelola wilayah itu. jadi intervensi ini CDK harus bicara tentang aturan dan bukan atas nama perusahaan, tidak boleh main klaim karena kami pemilik hak ulayat. Ini kesannya CDK mengerjakan perintah perusahaan,” tuturnya.

Robertino menegaskan, HPH tidak berlaku untuk wilayah adat Sukunya. Sebab Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pernah menggugat UU kehutanan yang menyebutkan bahwa hutan adat adalah hutan Negara. Maka lahirlah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa hutan adat bukan hutan Negara.

“Artinya aturan sebelumnya sudah gugur. Maka perusahaan itu tidak bisa mengklaim sebagai wilayah HPH. Tidak ada, wilayah Suku Yerisiam tidak ada HPH lagi. Itu wilayah kami dan kami bebas buat hal positif untuk anak cucu. Karena Negara tidak kami makan kami,” tegasnya.

Lanjut Hanebora, CDK Nabire jika mau ingin bijak maka harus mengundang pemilik hak ulayat untuk dijelaskan maksud dan tujuan menghentikan aktivitas. Sebab jika klaim HPH, pertanyaannya sejak Tahun 2000 hingga kini apa kontribusi perusahaan kepada pemilik hak ulayat?

Maka terlepas dari aturan apapun itu, hutan Suku Yerisiam adalah hak milik masyarakat adat dan Suku bebas melakukan aktivitas di sana.

“Jadi kami mau buat apa saja itu hak kami, kami punya hak ulayat dari nenek moyang, bukan serobot lahan. Saya mau sampaikan ke pemegang HPH bahwa tidak boleh mengintervensi wilayah masyarakat hukum adat. Harus ada penjelasan soal ini,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Kantor Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Nabire, Nafri Barmawi mengatakan bahwa kehadirannya di areal tersebut berdasarkan surat masuk dari perusahaan. yakni bahwa ada kegiatan di areal HPH perusahaan Jati Darma Indah di Wami.

“Maka sebagai pimpinan kehutanan di Nabire maka kami penuhi undangan yang masuk ke CDK dan mengecek langsung ke lapangan sebagai petugas,” pungkasnya.

Nafri berjanji akan menghadirkan pemilik hak ulayat untuk menjelaskan duduk perkara dan mencari jalan keluar yang baik untuk kedua bela pihak.(*)

Pos terkait

PHP Dev Cloud Hosting

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.