Jumlah kasus HIV/AIDS di Nabire, Dokter Anton; sistem rujukan lemah

Ketua KPA Provinsi Papua, dokter Anton Tony Mote, ketika menjabatpenjabat Bupati Nabire. – Bumiofinavandu/Dok.

Nabire, Bumiofinavandu – Jumlah kasus HIV/AIDS masih tinggi di Nabire, Papua. jumlah itu berada di angka 8.640 orang yang terdiri dari HIV sebanyak 3.442 dan AIDS sebanyak 5198, sedangkan meninggal sebanyak 466 orang jika dibandingkan dengan beberapa Kabupaten sekitar seperti Paniai, Deiyai, Dogiyai, Waropen dan lainnya.

Menanggapi hal tersebut, ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua, dokter Anton Tony Mote mengatakan, tingginya jumlah kasus tersebut merupakan bagian dari sistem administrasi layanan system rujukan. Artinya kata Dia, terdapat sistem rujukan yang sangat lemah dari beberapa Kabupaten yang berdampingan dengan Kabupaten Nabire.

Bacaan Lainnya

“Ini hanya soal sistem rujukan, sangat lemah sekali. Sementara RS Nabire adalah layanan rujukan regional. Rujukan ini tidak berjalan,” kata dokter Anton melalui selulernya pada Jumat (03/12/2021).

Terkait HIV kata dia, KPA sendiri tidak memiliki anggaran untuk Kabupaten Nabire karena pemerintah tidak menganggarkan. Untuk menjadi mitra terhadap LSM atau Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan penanggulangan HIV. Apalagi belum diketahui pasti pemetaan databasenya di Nabire seperti apa dari beberapa Kabupaten tetangga.

Namun, terpenting adalah perlu dibicarakan bagaimana kinerja Pemerintah dan KPA dalam penanggulangannya.

“Sebab ketika saya jadi penjabat Bupati di Nabire juga tidak ada dana hibah untuk KPA, di tambah lagi KPA-nya tidak berjalan di Nabire,” kata mantan penjabat Bupati Nabire ini.

Sehingga KPA Provinsi berencana akan segera melaksanakan rapat koordinasi, untuk 29 Kabupaten dan Satu Kota. Agendanya adalah untuk memverifikasi kembali seluruh data kasus hingga pembiayaan-pembiayaan dari pemkab masing-masing.

Dari hasil rakor kemudian dilakukan pemetaan dari kasus peningkatan di Kabupaten tertentu, apa yang menjadi program pendampingan dari KPA Provinsi.

“Kami juga berharap agar KPA di Kabupaten perlu diaktifkan kembali , maka kewenangan dan kebijakannya harus dari Pemkab Masing-masing,” pungkasnya.(*)

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

3 Komentar

  1. Ping-balik: Dental Implants