DPRD Nabire bahas usulan Perda BPJS Ketenaga kerjaan

  • Whatsapp
Ketua Bapemperda, DPRD Nabire, Sambena Inggeruhi. Rabu (17/11/2021). – Bumiofinavandu.

Nabire, Bumiofinavandu  DPRD Nabire, melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)  DPRD Nabire, telah membahas Peraturan Daerah (Perda) yang diusulkan oleh pihak eksekutif tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pembahasan tersebut berlangsung di ruang Banmus DPRD Nabire pada Rabu (17/11/2021) kemarin.

Ketua Bapemperda DPRD Nabire, Sambena Inggeruhi menjelaskan, sebelumnya BPJS Ketenagakerjaan bernama Jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja), yang dikelola oleh PT Jamsostek (Persero). namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014 yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Sehingga sesuai dengan UU nomor 12 Tahun pasal 7 tentang hirarki peraturan perundang-undangan, maka perlu ada Perda sebagai turunan dari UU nomor 24 tentang ketenagakerjaan.

Dalam rancangan Perda tersebut, terdapat empat program prioritas dalam BPJS Ketenagakerjaan yakni; jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua serta jaminan pensiun.

“Ada empat prioritasnya dalam perda ini. kami sudah bahas ini tadi (kemarin),” jelas Inggeruhi.

Empat bagian ini penting menurut Inggeruhi, sebab yang dijamin adalah pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah. Pekerja penerima upah misalnya pegawai negeri, pegawai BUMN, BUMD. Sedangkan pegawai bukan penerima upah seperti nelayan, buruh, petani, dan bisa juga majelis atau pemuka agama.

“Tujuannya agar ketika terjadi kecelakaan maka ada jaminan yang akan dibiayai oleh BPJS Ketenagakerjaan,” tuturnya.

Sehingga DPRD Nabire kata Dia, akan tetap mengesahkan rancangan Perda tersebut. sehingga ketika sudah disahkan maka itu menjadi hukum yang wajib dilaksanakan oleh setiap badan usaha baik swasta maupun pemerintah.

Inggeruhi mencontohkan, di Nabire saat ini ada terdapat dua perusahaan besar yakni PT Nabire Baru dan PT Jati Dharma Indah. dan jika perdanya telah disahkan, maka seluruh karyawan wajib wajib diikutsertakan menjadi  peserta BPJS Kesehatan.

“sebab terkesan diperusahaan ini masih kurang memperhatikan karyawannya. Misalnya ada yang kerja sudah lebih satu Tahun tapi belum ada jamsostek dan sebagainya. Ini yang harus diperjuangkan. Jadi kalau Perdanya sudah jadi maka hukumnya wajib, DPRD akan kawal,” katanya.

Sehingga lanjut Inggeruhi, Perda tersebut akan berdampak ketika masyarakat diikutsertakan menjadi anggota. Sebab ini merupakan bentuk perlindungan Negara terhadap warganya.

“Jadi pertemuan ini menghadirkan para pihak yakni eksekutif dan BPJS Ketenagakerjaan, Termasuk bagian hukum setda Nabire.(*)

Pos terkait

PHP Dev Cloud Hosting

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.