Tindaklanjuti turunan PP dari UU No 2 tahun 2021 atau Depdagri ambil alih

Ketua Poksus DPR Papua, John NR Gobai, ketika membacakan pandangan fraksinya dalam sidang perubahan non APBD. Kamis (11/11/2021). – Bumiofinavandu.

Jayapura, Bumiofinavandu –  Kelompok Khusus atau Poksus DPR Papua meminta agar peraturan pemerintah (PP) turunan dari undang-undang (UU) nomor 02 Tahun 2021 segera tindaklanjuti. Pasalnya, UU nomor 21 tahun 2001 telah dilakukan perubahan menjadi UU No 2 tahun 2021 yang turunannya telah dibuat PP nomor 106 Tahun 2021 dan PP No 107 Tahun 2021 yang memerintahkan Pemerintah Provinsi dan DPR Papua untuk membuat PERDASI dan PERDASUS, serta perubahan tatib DPR Papua.

Hal tersebut dikatakan Ketua Kelompok Khusus (Poksus) DPR Papua, John NR Gobai ketika membacakan pandangan fraksinya di sidang non APBD Tahun 2021 di Kantor DPR Papua, Kamis (11/11/2021).

Bacaan Lainnya

“Maka kami meminta agar dapat ditindaklanjuti dalam Propemperda Tahun 2022,” ujar John Gobai.

Hal ini menurut Gobai, agar tidak diambil alih Depdagri sebab jika genap satu Tahun tidak ditindaklanjuti. Maka sama saja dengan DPR P merendahkan kemampuannya sendiri. padahal “Papua Torang Bisa Barang Apa Jadi”. Asal seluruh fraksi dan pimpinan mau dan serius melaksanakannya, tanpa pandangan yang subjektif dan dilihat dengan kacamata kuda dan kacamata kepentingan kelompok.

“Sekali lagi kami ingatkan seribu kali kami bicara di media itu bukan ukuran kinerja DPR PAPUA, dibanding 10 PERDA yang kami hasilkan. karena PERDA menunjukan kinerja DPR PAPUA,” tuturnya.

Sementara untuk Kampung Adat, Gobai menegaskan, bahwa sesuai Permendagri nomor 80 tahun 2015 dan Permendagri nomor 120 Tahun 2018, Depdagri mempunyai kewenangan untuk melakukan fasilitasi dan verifikasi, serta memberikan nomor register yang merupakan syarat keabsahan sebuah Regulasi Daerah.

Agar regulasi ini tidak mengambang karena perdebatan Raperdasi atau Raperdasus, sementara ini diperlukan demi menyatakan eksistensi Masyarakat Adat Papua. Poksus DPR Papua sepakat dengan Pemerintah bahwa Regulasi Kampung Adat ditetapkan dengan Perdasi karena sesuai kesepakatan Bapemperda DPR Papua dan Biro Hukum Setda Papua.

“Jika dalam pelaksanaan dipandang perlu dilakukan perubahan dengan Perdasus maka fraksi-fraksi atau anggota DPR PAPUA dapat mengajukan usul perubahan dengan menggunakan hak inisiatifnya,” pungkasnya.(*)

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *