Ini usul Komisi A untuk 100 hari kerja Bupati Nabire

Pertemuan John NR Gobai, Sambena Inggeruhi, kabid perencanaan Dinas kehutanan KLH Provinsi Papua di Jayapura belum lama ini. – Bumiofinavandu/S Inggeruhi.

Nabire, Bumiofinavandu –   Bupati dan Wakil Bupati Nabire, diusulkan agar membentuk tim verifikasi masyarakat hukum adat dan hak ulayat serta hak perorangan masyarakat hukum adat di Kabupaten Nabire, Papua. usulan ini untuk dimasukan sebagai salah satu program unggulan dalam 100 hari kernyanya.

Usulan tersebut datang dari anggota Komisi A DPRD Nabire, Sambena Inggeruhi. Menurutnya, pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, merupakan amanah dari pasal 18 B ayat 2 UUD 45 yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Bacaan Lainnya

Juga putusan Mahkama Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dalam mengelola hutan adat yang berada di wilayah adat masyarakat hukum adatnya.

“Ini usulan yang kami akan sampaikan kepada Bupati dan Wakilnya yang baru dilantik untuk diagendakan dalam 100 hari program kerjanya,” ungkap Inggeruhi di Nabire. Rabu (10/11/2021).

Menurut Inggeruhi, atas dasar amanah UU maka Pemkab Nabire perlu membentuk tim penelitian dan verifikasi keberadaan masyarakat hukum adat hak ulayat, atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat di daerah ini.

“Tim ini harus melibatkan para pihak, seperti masyarakat adat dan instansi terkait. misalnya Dinas Kehutanan, Pertanahan dan para pihak yang berkompeten,” tuturnya.

Untuk itu, sebagai lembaga rakyat dari komisi A yang salah satu tugas komisinya adalah perlindungan terhadap masyarakat sipil. Maka Inggeruhi mengaku telah berkoordinasi dan berdiskusi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua melalui Kabid perencanaan Kehutanan Dinas KLH serta anggota DPR Papua John NR Gobai beberapa waktu lalu.

“Jadi kesimpulan dari diskusi kami sangat direspon baik,” ucapnya.

Terpisah, ketua kelompok khusus (Poksus) DPR Papua, John NR Gobai melalui sembungan selulernya, bahwa akan berkoordinasi dan memberikan saran pendapat kepada Bupati definitif yakni Bapak Mesak Magai.

“Saya akan temui Bupati Mesak untuk memberikan saran dan masukan terkait hal ini, agar dimasukan dalam program 100 hari kerjanya,” pungkas Gobai.(*)

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar