Robertino Hanebora tolak ketua DAP Nabire versi Kongres Kaimana

Sekretaris Suku Besar Yerisiam Gua, Robertino Hanebora, Senin (08/11/2021). – Bumiofinavandu.

Nabire, Bumiofinavandu –  Sekrekretaris Suku Besar Yerisiam Gua, Robertino Hanebora, menegaskan bahwa sebagai orang yang diberikan mandat dan rekomendasi dari dewan adat Papua guna melaksanakan pemilihan ketua Dewan Adat Papua wilayah Nabire. maka ia kecewa dan menolak dengan tegas pengangkatan yang dilakukan oleh dewan adat Papua dalam kongres tersebut di Kaimana.

Hanebora menilai, penunjukan atau pengangkatan terhadap ketua DAP wilayah Nabire tidak didasari pemilihan masyarakat adat di Kabulaten Nabire. Yaitu masyarakat dari tujuh suku sebagai pemilik hak ulayat di Kabupaten Nabire. Ketujuh suku tersebut adalah enam suku dari pesisir dan satu suku pegunungan (Dipa, Menow dan Siriwo).

Bacaan Lainnya

“Saya bicara atas dasar sekretaris suku Yerisiam, sekaligus sebagai salah satu dari tiga orang yang mendapat rekomendasi untuk melakukan pemilihan ketua Dewan Adat Papua Kabupaten Nabire. Tiga orang ini adalah, saya, Robertino Hanebora, Yones Douw dan Jhon Wayar,” ujar Hanebora melalui selulernya di terima Senin malam (08/11/2021).

Ia menjelaskan, ketiga orang tersebut telah membentuk panitia pemilihan ketua DAP wilayah Nabire pada Kamis (06/02/2020) silam. Hanya saja, pelaksanaannya terbentur dengan pandemi covid-19 sehingga belum sempat terlaksana hingga saat ini dan panitia sedang dilakukan konsolidasi.

Akan tetapi, dengan hadirnya pelaksanaan kongres dewan adat di Kaimana, Papua Barat saat ini. Yang telah menunjuk beberapa ketua dewan adat di beberapa Kabupaten termasuk Kabupaten Nabire. maka Hanebora menilai tidak sah sesuai mekanisme didalam AD/ART organisasi.

Artinya, dengan melihat kembali proses kongres dewan adat Kabupaten Nabire Tahun 2020 silam hingga Tahun 2015 lalu, maka pemilihan dilakukan secara sah dan demokrasi sesuai AD/ART tentang pemilihan ketua dewan adat.

“dan sesuai aturan organisasi, kepengurusan dewan adat lama telah berakhir sejak 2015 dan kepengurusannya vakum. Selain itu, suku Yerisiam tidak pernah diberi tahu bahkan diundang dalam kongres tersebut. mungkin saja termasuk enam suku lain di Nabire tidak diberi tahu soal kongres Kaimana,” jelas Hanebora.

Untuk itu, Hanebora mengaku akan tetap melaksanakan pemilihan ketua dewan adat Nabire yang baru sesuai mekanisme AD/ART. Dengan menghadirkan seluruh masyarakat adat di Kabupaten Nabire. Sebab jika penunjukan seperti ini maka pihaknya menilai bahwa akan sarat dengan kepentingan kelompok tertentu dan tidak berdasar pada sistem musyawarah mufakat.

Hasilnya, akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak memahami tentang tatanan masyarakat adat yang sebenarnya. Sebab ketua dewan adat harus dilegalkan oleh masyarakat sesuai AD/ART dan kemudian disahkan oleh dewan adat, bukan ditunjuk.

“Apalagi belajar dari pengalaman bahwa dewan adat beberapa Tahun terakhir tidak berjalan maksimal. Dan kami belum melaksanakan pemilihan itu karena covid-19 baru mulai menurun. Sehingga kami sedang mempersiapkan pemilihan dan berencana ingin melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test) terhadap calon pemimpin DAP di Nabire. Jadi kami tidak diam selama ini. Kalau hari ini main tunjuk seperti kongres Kaimana itu tidak layak” ungkapnya.

Hanebora meyakini bahwa kongres di Kaimana, penyelenggara tidak mengundang suku-suku di Nabire termasuk suku Yerisiam Gua bahkan kongres tersebut terkesan tertutup.

Padahal lanjut dia, Kongres itu seharusnya membahas situasi, persoalan yang terjadi di wilayah-wilayah di Tanah Papua. Bukan melakukan penunjukan ketua dewan adat seperti yang terjadi di Kaimana. Sebab pemilihan ketua dewan adat adalah hak dari wilayah adat tersebut misalnya Nabire, maka masyarakat adat yang harus memilih dan bukan ditunjuk.

“Jadi sekali lagi kami menolak keputusan itu. dewan adat Papua harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah direkomendasikan kepada kami untuk melaksanakan pemilihan, karena panitia sudah terbentuk. Jangan kita PMP (Papua Makan Papua), saling baku jual untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Saya ingin sampaikan bahwa kami akan tetap melakukan pertemuan besar-besaran untuk memilih ketua dewan adat Papua wilayah Nabire oleh rakyat, bukan main tunjuk,” pungkasnya.(*)

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *