Tutup Freeport; siapa yang menjebak dan siapa yang dijebak

  • Whatsapp
Anggota DPR Papua, John NR Gobai. – Bumiofinavandu/Dok.

Oleh, John NR Gobai

Akhir-akhir ini opini perlunya Negara menguasai saham melalui BUMN, seperti yang disampaikan oleh Meneg BUMN Rini Suwandi yaitu Holding Company Inalum ini merupakan upaya melakukan nasionalisasi aset PTFI, terkait hal itulah sedang ramai dibunyikan oleh kelompok kelompok masyarakat dan aktivis muda yang nasionalis di Jakarta,dengan membentuk Posko Usir Freeport di Jakarta.

Bacaan Lainnya

Situasi ini, menurutnya Gobai, apakah Papua akan untung atau rugi, sulit diprediksi, karena kegaduhan ini murni dilakukan di Jakarta sementara Papua sebagai areal kerjanya PTFI stakeholdernya menjadi korban, antara lain; Pekerja, masyarakat dan Pemda Mimika.

Keinginan Tutup PTFI bagi Papua karena sakit hati karena awalnya masuknya PTFI saat itu sebagai hadiah Indonesia kepada AS dan pulau Papua adalah hadiah AS kepada Indonesia, adanya kekerasan yang terjadi oleh oknum aparat keamanan demi nyamannya investasi di Papua, adanya pengrusakan lingkungan dan ekologi di areal tambang.

PTFI  ditutup oleh kelompok kelompok di Jakarta sesungguhnya alasannya adalah untuk menunjukan kedaulatan Negara dengan dasar Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, serta untuk pelaksanaan PP No 1 Tahun 2017. Jika PTFI  ditutup oleh pemerintah Indonesia atas desakan atau aspirasi masyarakat? Atau kah ketegangan akan muncul antara Indonesia dengan AS dan Negara yang mempunyai kepentingan di PTFI? Bagi saya menutup sebuah perusahaan emas agar kembali ditumbuhi rumput atau tidak dikerjakan sama sekali, adalah sesuatu yang imposible, yang ada adalah perusahaan PTFI akan digantikan oleh perusahaan yang lain?

Siapakah perusahaan itu ya ada beberapa yang sudah mulai diperbincangkan, apakah ini untuk kepentingan Negara? Ataukah hanya kepentingan oknum yang bersembunyi dibalik regulasi dan untuk Papua dimainkan dengan scenario bagi bagi saham. Dengan prinsip Aji Mumpung (mumpung sedang menjabat seperti yang pernah dilakukan oleh Ginanjar Kartasasmita).

Jika ada perusahaan baru maka apakah dia akan bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi dan membuat kegiatan CSR yang lebih bagus serta penghormatan terhadap pemilik tanah adat? Ini semuanya relative tidak bisa dipastikan. Kita semua tentu mengetahui, tak ada orang akan memcuci piring yang dimakan orang lain.

Jika dalam waktu 10 tahun dapat dilakukan divestasi saham 51 % maka perusahaan akan berada dibawah kendali pemerintah pusat. Disinilah letak ada kekhawatiran PTFI.  Nasionalisasi aset  pernah dilakukan Presiden Sukarno pada tahun 1958 terhadap perusahaan-perusahaan yang telah di bangun oleh Belanda, Nasionalisasi ini yang dulu menjadi awal hilangnya hak masyarakat adat atas tanahnya, dengan nama PTPN tanah adat diklaim sebagai tanah Negara bukan dikembalikan kepada pemilik tanah. Nasionalisasi semu dengan label divestasi saham sebesar 51%, patokan pajak dan kewajiban membangun smelter kepada PTFI telah berdampak pada pengurangan produksi PTFI yang berakibat dirumahkannya karyawan PTFI dan berkurangnya dana yang diterima masyarakat setempat sebagai penerima manfaat dari PTFI. Dalam perseturuan PTFI ini tidak pernah disingung tentang masyarakat pemilik tanah, seakan akan yang penting adalah hasil dari gunung emas di Papua bukan manusia papuanya. Seperti yang diucapkan oleh Ali Murtopo.

Jika Negara merasa rugi dengan kehadiran PTFI, sebenarnya siapa yang patut diminta pertanggung jawabanya ya, salahsatunya adalah Ginanjar Karta sasmita, yang saat KK II di buat menjadi Mentamben RI, pasti ada nama lainnya mestinya mereka harus di panggil. Jika pemerintah dan aktivis di Jakarta mengatakan PTFI tidak menyejahterakan rakyat sama sekali, maka yang mesti dipertanyakan adalah apakah dana 1 % yang selama ini dirasakan oleh masyarakat sekitar harus dibagi kepada masyarakat Indonesia semua sehingga masyarakat Indonesia mengatakan sudah merasa manfaat langsung dari PTFI seperti yang disampaikan oleh masyarakat amungme dan komoro di Papua. Hal yang lain yang wajib ditanya adalah adakah CSR dari perusahaan di Jawa. Yang didistrubusikan ke Papua?

Sementara itu dibunyikan juga PTFI harus tutup dan berikan hak penentuan nasib sendiri bagi Papua, apakah ini mungkin seakan akan Papua meminta kepada AS, seakan akan kita meminta kepada Pemerintah Indonesia. Perseturuan terkait PTFI dalam pandangan saya hanya soal bisnis murni, karena Negara merasa mendapatkan uang kurang sehingga harus dinaikan melalui divestasi saham, melarang ekspor dan menambah pajak dengan mengikuti  perkembangan waktu.

Disinilah kita penting mendalami dengan baik, saya khawatir, Papua terjebak dalam skenario Jakarta, apalagi kelompok-kelompok yang membangun Posko usir Freeport ini diduga mempunyai hubungan komunikasi baik dengan Mentri. Kelompok nasionalis ini dalam pandangan saya tidak melihat aspirasi masyarakat secara keseluruhan bahwa ada dua aspirasi atau dua pandangan dalam masyarakat pemilik tanah, yaitu ada yang menyatakan Tutup Freeport  dan ada juga yang meminta berunding, tetapi yang ditonjolkan adalah aspirasi Tutup Freeport. Kedua kelompok ini tentunya mempunyai alasan masing masing, namun itu tidak dikaji secara  keseluruhan dan memahami secara baik.

Ada apa sebenarnya dan untuk kepentingan siapa? Apakah untuk kepentingan Papua atau kah untuk kepentingan Jakarta? Dalam kenyataan ini dapat dikatakan bahwa jiwa nasionalis kelompok kelompok ini sempit karena hanya berfikir  kepentingan Jakarta bukan kepentingan papua, yang warganya sedang di PHK dan rakyat sekitar tambang sudah berkurang dana dan pelayanan yang harus di berikan oleh PTFI.

Kami bukan anti IUPK atau mendukung KK, tetapi Presiden RI dan Mentri ESDM Ignasisus Jonan, harus bisa meyakinkan rakyat Papua bahwa ketika Freeport berada di bawah IUPK, Apa keuntungan yang didapat rakyat Papua.karena masyarakat sekitar selama ini telah mendapat bagi hasil produksi dari PTFI yaitu Dana 1% untuk membiayai keg pendidikan, kesehatan dan ekonomi bagi Papua.

Bagaimana dengan nasib  wilayah yang akan dikurangi, apakah akan menjadi milik Negara? Bagaimana dengan perbaikan wilayah yang dirusak akan menjadi tanggung jawab siapa? Bagaimana pasca tambang?  Sebab persoalan utama antara  adalah ketidakpercayaan.

Bagi Papua saya duga kita sedang dijebak oleh kelompok kelompok di Jakarta, dan  dalam situasi perundingan yang sedang berjalan serta tekanan kita mungkin hanya akan menjadi alat dari Pemerintah untuk menekan PTFI agar mengikuti keinginan pemerintah dengan alasan “kamu ditolak oleh Papua” tetapi kami sebagai pemerintah, dengan kekuasaan dapat menyelesaikan atau menghadapi tuntutan Papua dengan Kepres No 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital.(*)

(Penulis adalah Anggota DPR Papua melalui mekanisme penggangkatan Otsus Papua)

Pos terkait

PHP Dev Cloud Hosting

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.