Perlunya peningkatan PAD

Oleh Rohedi M Cahya

Pendapatan Asli Daerah atau disingkat PAD, adalah penerimaan yang dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota) tertentu. Pendapatan atau penerimaan ini dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku dan tidak bertentangan.

PAD bersumber dari pajak hasil retribusi daerah, yakni semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih pada periode tertentu di daerah itu. Hal ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada pendanaan dalam mengelola daerah itu sendiri, sebagai otonomi daerah.

Sehingga, PAD akan bermanfaat dalam dalam menggambarkan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu Daerah. Sebab PAD merupakan merupakan nilai pendapatan yang pasti dan diterima oleh Daerah, sehingga akan dimanfaatkan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah itu sendiri. Jika PADnya besar maka besar pula anggaran sehingga masyarakatnya tentu sejahtera.

Sumber-sumber PAD antara lain, Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Retribusi jasa Umum dan sebagainya yang tentunya telah baik dalam UU maupun suatu Peraturan Daerah (Perda).

Mengapa PAD menurun

Rendahnya PAD berakibat dari kurang peran perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Selain itu, tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Hal ini terjadi lantaran semua jenis pajak utama yang produktif baik pajak langsung maupun tidak langsung ditarik oleh pusat.

Faktor lain yang menghambat menurunnya PAD adalah sumber daya manusia (SDM). SDM dimaksud adalah pejabat pengambil kebijakan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil. OPD penghasil tersebut diantaranya, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan, DLH, Dinas Pariwisata dan lainnya.

Sehingga, hal yang perlu dilakukan OPD perlu menggali potensi-potensi yang berdampak terhadap peningkatan PAD.

Daerah, perlu memberikan layanan yang baik dan bermutu kepada masyarakat. Sebab bersifat iuran yang didasari pelayanan jasa yang diberikan secara langsung kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.

Sebab berhasil tidaknya otonomi daerah bukan hanya ditentukan oleh kebijakan, strategi dan besarnya PAD. Namun ada beberapa faktor yang ikut mempengaruhi manusianya, keuangannya, peralatannya, organisasinya serta manajemennya.

Bukankah peningkatan PAD akan berdampak terhadap kenaikan Penghasilan/Upah pejabat daerah??

Kesimpulan

Jika ingin PAD meningkat maka daerah perlu membuat kebijakan dan strategi yang tepat sesuai dengan kondisi daerahnya, untuk dapat mengoptimalkan instrumen PAD yang telah diatur oleh undang-undang.

Keberhasilan peningkatan PAD suatu daerah perlu menjadi referensi daerah lain guna meningkatkan PADnya. Maka perlu sumber pendukung yakni SDM yang berkualitas yang dibantu oleh anggaran yang cukup dan sistem kerja yang efektif dengan menerapkan. Hal ini tentunya didukung pula oleh teknologi informasi.

Termasuk Selain pentingnya perencanaan dan pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Kesemuanya itu di dukung dengan komitmen dan kerja keras guna menjalankan tahapan strategi pengelolaan PAD.(*)

(Penulis adalah Anggota DPR Nabire)