Nabire, Bumiofinavandu – Papua Tanah Damai (PTD) telah dicanangkan sebagai visi bersama masyarakat yang hidup di Tanah Papua. Hal itu ditegaskan kembali dalam perayaan 158 Tahun Pekabaran Injil di Tanah Papua dan hari Papua Tanah Damai, 5 Februari 2013 di lapangan Mandala Jayapura, oleh semua pimpinan agama, semua pimpinan gereja, semua pimpinan paguyuban, Gubernur Provinsi Papua, dan Kapolda Papua.
Visi PTD juga dinilai tepat karena sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang pada pembukaan UUD 1945. Ini adalah sedikit dari capaian yang didokumentasikan oleh Jaringan Damai Papua (JDP) di dalam buku saku berjudul Indikator Papua Tanah Damai versi Masyarakat Papua, tahun 2014.
JDP menjadikan PTD sebagai tema utama dari seluruh pekerjaannya. JDP sendiri didirikan tahun 2010 dan bukan sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) dan bukan pula Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Sebaliknya, JDP merupakan sebuah jaringan dari sejumlah individu yang berperan sebagai fasilitator demi perdamaian di Tanah Papua. Untuk mewujudkan perdamaian di Tanah Papua, JDP sangat menyadari dan menekankan pentingnya keterlibatan semua kelompok pemangku kepentingan (stakeholders) dalam upaya mewujudkan Papua sebagai Tanah Damai.
Para pemangku kepentingan perlu mempunyai pemahaman atau gambaran yang sama tentang visi Papua Tanah Damai dan indikator-indikatornya. JDP menyadari pula bahwa PTD akan dirasakan dalam hidup, hanya apabila 10 (sepuluh) nilai dasar di bawah ini diwujud-nyatakan dalam kehidupan sosial-ekonomi dan lingkungan hidup, sosial-politii, sosial-budaya, hukum dan hak asasi manusia serta keamanan.
Ke sepuluh nilai dasar dimaksud terdiri dari;
- Keadilan,
- Partisipasi,
- Rasa aman dan nyaman,
- Harmoni/Keutuhan,
- Kebersamaan dan Penghargaan,
- Pengakuan/Harga diri,
- Komunikasi dan informasi yang benar,
- Kesejahteraan,
- Kemandirian, dan
- Kebebasan.
Berangkat dari catatan diatas, saya sebagai Juru Bicara JDP menyampaikan keprihatinan kami atas kasus kekerasan akibat konflik horizontal yang tengah berlangsung di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua sejak Minggu (3/10).
Berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa 6 (enam) warga sipil tewas dan sekitar 40 orang lainnya mengalami luka-luka dan sedang dirawat di RSUD Yahukimo. Bahkan saat ini sekitar 1.000 orang sedang mengamankan diri di Polres Yahukimo. Sungguh memprihatinkan, karena yang saling bertikai adalah warga sipil asli Papua sendiri.
Kematian saudara mantan Bupati Yahukimo Abock Busup, S.Th, MA yang begitu cepat memicu terjadinya konflik horizontal di Yahukimo sebaiknya segera dicari serta diurai “benang kusutnya”.
JDP menduga nilai komunikasi dan informasi yang benar telah dilanggar atau sengaja dilanggar oleh pihak tertentu untuk melahirkan munculnya rasa kebencian diantara kelompok pendukung dan keluarga almarhum Abock Busup dengan kelompok lain yang diserang di Dekai, Yahukimo ini.
Sehingga penting sekali segera digelar pertemuan sebagai upaya pendinginan suasana (calling down) antara para kelompok yang bertikai saat ini di Yahukimo. Sehingga dapat dimungkinkan adanya upaya bersama untuk mengakhiri konflik dan membangun kembali rasa persaudaraan dan solidaritas antar kelompok etnis asli Papua di Kabupaten Yahukimo guna membangun perdamaian di wilayah Kabupaten tersebut.(*)
(Rilis dari Y. C. Warinussy di terima Bumiofi pada Senin, 4 Oktober 2021)
12 Komentar