Ada rekomendasi DPRD Nabire Untuk Pemkab; Intensif Nakes dan soal Kakam

Caption : Suasana rapat internal di DPDR Nabire, Selasa (28/09/2021). – Bumiofinavandu.

Nabire, Bumiofinavandu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Nabire), melalui Komisi A dan Komisi B melakukan rapat internal yang berlangsung di ruang rapat Banmus pada Selasa (28/09/2021).  Rapat internal ini dalam menanggapi keterlambatan pembayaran intensif Tenaga Kesehatan (Nakes) serta persoalan Kepala Kampung (Kakam) yang tumpang tindih.

Ada beberapa rekomendasi yang dihasilkan dalam pertemuan ini, baik dari Komisi A maupun Komisi B.

Bacaan Lainnya

Sektertaris Komisi A DPRD Nabire Rohedi M. Cahya mengatakan komisinya memberikan sedikitnya 3 rekomendasi kepada pemerintah daerah. Pertama, merekomensasikan agar Kakam yang masa jabatannya belum berakhir untuk kembali melakukan tugasnya seperti semula. Kedua; Kakam yang masa jabatannya telah berakhir agar segera dibuatkan SKnya. Ketiga; agar Pemerintah daerah segera melakukan pemilihan kepala kampung secara serentak sesuai mekanisme pelantikan sesuai peraturan yang berlaku.

“Setidaknya Komisi A punya tiga rekomendasi yang akan segera disampaikan kepada pemerintah daerah,” kata Rohedi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B, Musa Melisa mengungkapkan, Komisinya hanya mereko mendasikan agar pemerintah daerah segera membayarkan intensif nakes dalam rangka penanganan covid-19.

“Sebab menurutnya, intensif nakes memiliki anggaran tersendiri dari 8% dana DAU,” tuturnya.

Ia mengungkapnya, pihaknya telah menyampaikan hal tersebut secara lisan kepada pemerintah, hanya saja secara kelembagaan belum bisa dikeluarkan bila tidak dibahas dalam rapat internal. Sehingga dewan membahas dalam rapat internal, kemudian akan mengirim rekomendasi hasilnya kepada pemerintah.

Selain itu, tidak ada alasan untuk pemerintah menunda-nunda pembayaran intensif nakes sebab ada aturannya dari kementerian. Baik kementerian keuangan, kementerian kesehatan dan menteri Dalam Negeri.

“Tangal 18 lalu kami rapat di keuangan, saya sudah sampaikan bahwa harus di bayar. Dan pemda sudah setujui akan di bayar, hanya secara tertulis baru dikeluarkan hari ini untuk dikirim ke sana. Jadi harus dibayar karena jelas sumber dananya dari DAU sebanyak 8%,” kata Melisa menjelaskan.(*)

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.