Pimpinan DPRP diminta segera panggil Kapolda Papua

  • Whatsapp
Jhon NR Gobai – BumiofiNavandu/Dok John NR Gobai.

Nabire, Bumiofinavandu – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua diminta segera memanggil Kapolda Papua terkait sikap represif aparat Kepolisiaan Daerah (Polda) Papua. Pemanggilan ini berkaitan dengan beberapa angota DPR Papua yang hadir dalam aksi demo damai di Kantor Kejaksaan Tinggi Papua pada Senin, 30 Agustus 2021 lalu.

“Kami minta pimpinan DPRP segera memanggil Kapolda Papua berkaitan dengan aksi dorong dalam demo itu,” ujar ketua kelompok kerja khusus (poksus) DPR Papua, Jhon NR Gobai kepada Bumiofi. Rabu (08/09/2021).

Bacaan Lainnya

Menurut Gobai, DPR Papua adalah lembaga Negara di Daerah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, baik secara kelembagaan maupun perseorangan diatur dan dilindungi oleh UU. Sehingga keberadaan DPR Papua baik secara kelembagaan maupun perseorangan yang dilantik dan disumpah, berkewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mentaati peraturan Perundang-undangan, Mempertahankan dan memelihara kerukunan Nasional dan keutuhan NKRI dan kewajiban lainnya.

Ia memohon kepada ketua dan pimpinan DPRP untuk segera memanggil Kapolda Papua guna memberikan klarifikasi, serta dapat  mempertanggungjawabkan sikap represif yang dilakukkan oleh bawahannya ketika melakukan pengamanan di kantor Kejaksaan Tinggi Papua. Hal ini penting untuk mengembalikan marwah, martabat serta harga diri anggota DPR Papua secara perseorangan maupun kelembagaan.

“Maka mestinya harus dihargai dan di hormati oleh lembaga atau institusi Negara manapun termasuk aparat penyelenggaranya dala melaksanakan tugas. Jadi polisi harus memahami kehadiran kami saat itu sebagai apa?, ini yangharus dipahami,” tuturnya.

Lanjutnya, pimpina DPR Papua juga harus mencermati  dinamika dan ekskalasi politik lokal di Tanah Papua saat ini, yang terus memanas jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2021 pada 2 – 15 Oktober 2021.

Legislator Papua dari jalur Otsus ini meminta kepada ketua dan pimpinan DPR Papua untuk dapat mengambil sikap dan langkah kongkret. Yakni memperhatikan persoalan hukum saudara Viktor F. Yeimo  guna meredam riak – riak politik yang jika tidak ditangani secara arif dan bijaksana dikhawatirkan dapat memicu terjadinya konflik di Tanah Papua.

“Poin ini penting karena riak-riak politik sangat memanas,” pungkas Gobai.(*)

Pos terkait

PHP Dev Cloud Hosting

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.