Nabire, Bumiofinavandu – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nabire, telah fasilitasi pemberian vaksin covid-19 bagi kaum difabel (penyandang cacat ) dan pengurus Yayasan itu di putaran 2, Kelurahan Kalibobo, Nabire-Papua pada Jumat (03/09/2021).
Wakil Ketua Komisi B DPRD Nabire, Musa Melisa mengatakan, pemberian vaksin yang berlangsung di sekretariat Yayasan Difabel itu setelah dirinya memfasilitasi antara petugas kesehatan dan pengurus Yayasan.
”Ini kemarin di sana (Sekretaris) Yayasan,” kata Musa Melisa melalui selulernya kepada Bumiofinavandu di Nabire. Sabtu (04/09/2021).
Ia menjelaskan, sebelumnya, pengurus Yayasan mengaku telah meminta kepada pemerintah untuk pemberian vaksin kepada kaum difabel, akan tetapi tidak ditanggapi. Ia kemudian berjanji untuk memfasilitasi dengan mendatangkan petugas untuk memberikan vaksin kepada kaun difabel dan pengurus.
“Jadi ceritanya seperti itu, saya hanya bisa bantu untuk vaksin,” jelasnya.
Ia mengaku, pengurus Yayasan Difabel juga telah bertemu di kantor DPRD Nabire dua Minggu lalu. Mereka (pengurus Yayasan) mengaku jika selama ini tidak pernah mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah. Dalam pertemuan itu, pengurus mengeluh jika kurun waktu 5 Tahun berjalan, belum pernah mendapatkan sentuhan dari Pemkab Nabire.
Malisa, kemudian menanyakan surat izin Yayasan, program kerja kepada pengurus Yayasan dan ternyata benar bahwa semua dokumennya izinnya lengkap. Mulai dari kemenkumham hingga Dinas Sosial.
“Nah, mereka tunjukan semua. tapi ada keluhan karena tidak ada bantuan selama ini dari pemerintah. Jangan kan bantuan, permintaan untuk vaksin covid saja tidak ditanggapi,” jelasnya.
Terkait bantuan Pemerintah, Musa Melisa menyarankan Yayasan untuk melayangkan permintaan, minimal usulan bantuan sosial. Namun Dirinya tidak menjamin perolehannya, mengingat sudah memasuki pertengahan tahun sehingga kemungkinan besar sulit untuk mendapatkan.
“Saya sarankan kalau ada usulan bantuan sosial silahkan saja, tapi ini sudah di pertengahan Tahun, jadi sapa tau untuk Tahun depannya,” ungkapnya.
Dengan kejadian itu, Komisi B telah berancana untuk memanggil Dinas Sosial pekan depan. Tujuannya untuk membahas perkembangan kaum difabel di Kabupaten Nabire.
Mengingat, jumlah yang sudah terdata di Yayasan difabel sebanyak 103 orang, 80% adalah Orang Asli Papua (OAP). Kemungkinan besar jumlah ini baru sebagian, sisanya belum terlacak.
“Jadi kami rencana akan panggil Dinsos untuk bahas. Paling tidak kedapannyaa perhatian dari pemkab Nabire,” pungkasnya.(*)
jazz bossa nova
There’s definately a great deal to find out about this issue.
I really like all of the points you made.