 |
| Koordinator penindakan dan pelanggaran, Yulianus Nokuwo – BumiofiNavandu. |
Koordinator penindakan dan pelanggaran, Yulianus Nokuwo mengatakan, sekalipun bawaslu telah menandatangani Nota Perjanjian Hbah Daerah (NPAD) pada pekan lalu namun hingga hari ini dana tak kunjung cair. “Kami sudah tanda tangan NPHD minggu lalu, tapi belum ada pencairan,” kata Nokuwo di Kantornya. Selasa (27/04/2021). Padahal menurut Dia, beberapa tahapan seperti rapat koordinasi serta penguatan kapasitas penyelengara telah dilakukan. Selanjutnya, tahapan sinkronisasi data harus segera dilakukan dengan bekerja sama dengan Disdukcapil dan KPU. Sehingga, Bawaslu masih terkendala dengan angaran untuk memfasilitasi paswas Distrik, Paswas Kelurahan dan kampung dalam dalam rangka pengawasan pencuklitan. “Tapi sekali lagi kami terkendala anggaran,” tuturnya. Lanjut Nokuwo, Bawaslu bersama bendahara sudah mendatangi kantor keuangan daerah. Namun jawabannya belum ada anggaran yang tersediah di kas daerah. Padahal NPHD sudah ditandatangani. Sementara, proses tahapan sedang berjalan. Panwas Distrik dan Kampung bagaimana nantinya bekerja. “Kami sudah cek kekeuangan, tapi katanya belum ada dan tunggu. Lalu pertanyaannya bagaimanakammi mau kerja. Kami harap, bagian keuangan tolong diperhatikan,” lanjut Nokuwo. Sebelumnya, Pemkab Nabire telah melakukan penandatanganan NPHD pada jumat pekan lalu. Pemkab melontarkan sebanyak Rp28 miliar untuk mendanai seluruh kebutuhan penyelenggara, pengawas, dan pengamanan pada pemungutan suara ulang. “Anggaran sebesar Rp28 miliar diperoleh dari Dana Alokasi Umum. (Perinciannya ialah) Rp14 miliar untuk Komisi Pemilihan Umum, Rp4 miliar untuk Badan Pengawas Pemilu, Rp8 miliar untuk Polres, dan Rp2 miliar untuk Kodim,” kata Penjabat Bupati Nabire Anton Mote, usai penandatanganan NPHD, Jumat pekan lalu.(Red)
Nabire, BumiofiNavandu – Bawaslu Kabupaten Nabire mengakuh belum menerima anggaran NPHD untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU), pada 14 juli 2021 nanti.
