Surati DPDR Nabire, CPNS gagal seleksi minta difasilitasi pertemuan

Kalah itu, sekitar 200 orang lebih pencaker yang tidak lulus tidak menerima hasil yang diumumkan. Mereka kemudian melakukan demo ke kantor DPDR dan Kantor Bupati Nabtie. Bupati kemudian menerima perwakilan pendemo dan berjanji akan mengakomodir dalam farmasi K2.

“Jadi waktu audens itu Bupati sampaikan bahwa pengumuman hasil seleksi CPNS hasilnya sudah sesuai. Dan dia berjanji bahwa 200 lehib pencaker yang merasa dirugikan diberi janji akan mengakomodir melalui farmasi K2 Tahun anggaran 2020/2021. Tapi sampai memasuki Tahun 2021 ini belum ada kejelasannya,” ujar salah satu pencaker Rog]bertino Hanebora didampingi dua rekan lainnya di Nabire. Selasa (06/04/2021).

Ia menjelaskan, demo tersebut dilakukan lantaran hasil tes CPNS Tahun 2018 dinilai tidak transparan. Sebab didalam pengumuman yang dikeluarkan melalui SK Bupati nabire, terdapat pendobolan mana, nomor induk orang Papua dipakai oleh non Papua, atau tesnya di farmasi lain keluar di farmasi lain dan beberapa keganjalan lainnya.

Dalam aksi kalah ini, pihaknya meminta Pemkab Nabire untuk menjelaskan keganjalan-keganjalan yang terjadi. maka ada janji pemerintah darah yang saat ini belum terjawab.

Itulah alasan pihaknya ingin kembali meminta bantuan DPRD Nabire khususnya pansus yang pernah di bentuk itu untuk meminta Dewan menghadirkan para pihak guna menjelaskan persoalan tersebut.

Akan tetapi hingga saat ini belum ada kejelasan maupun tindaklanjutnya.

“Karena waktu itu Bupati janji bahwa pencaker yang tidak lolos itu (200 orang lebih) akan mengakomodir nama-namanya untuk dimasukan dalam farmasi K2. Dan pernah ditegaskan Pemkab di kantor DPDR bahwa akan diakomodir. Jadi kami mohon DPRD Nabire untuk panggil lagi pemkab guna mempertanyakan duduk soalnya,” jelasnya.

Menurutnya, pihaknya telah menurati DPDR Nabire guna menyampaikan permintaan audens dengan para pihak. Namun jika tidak ada tindaklanjut atau tidak ditanggapi maka para pencaker berjanji akan turun aksi lagi guna menuntut kejelasannya.

Sebab janji yang dilontarkan adalah bukan janji atas nama pribadi Bupati atau sekda, tetapi atas nama pemerintah kabupaten Nabire yag kebetulaan saat itu melalui Mantan Bupati Nabire sebagai penanggungjawab pemerintahan.

“Maka siapapun pejabatnya, stempel sebagai pemerintah daerah akan terus melekat. Dan kami akan memperanyakan sebab janji itu atas nama pemerintah daerah, bukan person,” tuturnya.

Melki Zonggonau, pencaker lainnya mengungkapkan, tuntutan ini tetap dipertanyakan. Sebab jika dari sekiat nama yang tidak lulus versi SK Bupati Nabire, padahal hasil seleksi yang diturunkan oleh pusat ada. Maka tentunya akan mempengaruhi oknum yang bersangkutan dikalah mengikuti tes lagi kedepannya.

Mungkin saja selain dipengaruhi faktor umur, tetapi bisa saja nama pencaker yang akan mengikuti tes tidak bisa terkonek lagi sebab sudah pernah lolos.

“Kami khawatir, jangan sampai ada peserta yang dilolos dari pusat, tapi di daerah tidak. lalu mempangeruhi tesnya di kemudian hari. Dan kami juga sudah disampaikan oleh salah satu dewan bahwa hasil dari pusat tidak sama dengann hasil sesuai SK bupati. Maka kami tetap akan mempertanyakan,” ungkap Zonggonau.

Peserta lainnya, Yeky Degei, menambahkan bahwa pihaknya akan terus mempertanyakan janji dan hasil tes yang dikeluarkan oleh BKN pusat. Selain itu, yang membingungkan adalah bahwa yang di maksud K2 adalah mereka yang sudah mengabdi mencadi tenaga honorer, bukan tes murni.

Sehingga pihaknya akan tetap menuntut pertanggungjawaban dan trasnparansi dari pemerintah daerah. Entah pemerintah saat ini atau sebelumnya, pihaknya membutuhkan menjelaskan.

“Jadi kami heran janji Bupati Nabire kemarin. Mungkin saja kawan-kawan kami ada yang sudah jadi tenaga honor, lalu yang tidak honor bagaimana mungkin diangkat menjadi tenaga K2. Ini kan lucu,” tambah Degei.(Red)