 |
Mantan ketua pansus DPDR Nabire hasil seleksi CPNS Tahun 2018, Sambena Inggeruhi di ruang kerjanya – BumiofiNavandu.
Nabire, BumiofiNavandu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire melalui komisi A bidang pemerintahan dan hukum telah menerima surat permintaan dari perwakilan tes CPNS Tahun 2018 yang tidak lolos. Surat itu berisi tentang permintaan untuk memfasiitasi pertemuan dengan peserta tes yang gagal dengan para pihak yakni Pemerintah Kabupaten Nabire.
“Surat sudah kami terima,” ujar Anggota Komisi A, Sambena Inggeruhi di ruang kerjanya. Rabu (07/04/2021).
Namun kata mantan ketua Pansus terkait hasil seleksi CPNS Tahun 2018 ini bahwa pihaknya, akan berkoordinasi dengan pimpinan lembaganya untuk menjadwalkan persemuan dimaksud.
Mengingat, Inggeruhi membenarkan bahwa terjadi kesepakatan antara pemerintah daerah dan perwakilan tes CPNS yang gagal. Untuk mengakomodir 200 pencaker yang tidak lulus untuk diterima di farmasi K2.
“Ada waktu itu janji. Dan mereka mau sampaikan ke penjabat Bupati bahwa ada kesepakatan kala itu. Dan ini bukan janji pribadi, tetapi atas nama pemerintah daerah,” kata Sambena.
Ia membenarkan bahwa dalam kerja pansus sebelumnya telah melakukan audens dengan para pihak terkait janji tersebut. dan melalui perwakilan BPKAD Nabire juga telah mengakui dan meminta nama sebanyak 200 orang pencaker yang lolos untuk memasukan datanya.
Inilah yang berakibat belum ada realisasi yang diterima para pencaker. Sehingga ingin difasilitasi untuk memberikan penjelasan.
“Jadi walaupun pansus itu sudah dibubarkan, tetapi kewajiban moril kami sebagai lembaga representasi rakyak akan terus membantu mereka,” ungkapnya.
Sebelumnya, salah satu pencaker Robertino Hanebora telah melayangkan surat permintaan kepada dewan untuk memfasilitasi pertemuan.
Baca juga; Surati DPDR Nabire, CPNS gagal seleksi minta fasilitasi pertemuan
Ia menjelaskan, demo tersebut dilakukan lantaran hasil tes CPNS Tahun 2018 dinilai tidak transparan. Sebab didalam pengumuman yang dikeluarkan melalui SK Bupati Nabire, terdapat nama dobel, nomor induk orang Papua dipakai oleh non Papua, atau tesnya di farmasi lain keluar di farmasi lain dan beberapa keganjilan lainnya.
“Karena waktu itu Bupati janji bahwa pencaker yang tidak lolos itu (200 orang lebih) akan mengakomodir nama-namanya untuk dimasukan dalam farmasi K2. Dan pernah ditegaskan Pemkab di kantor DPRD bahwa akan diakomodir. Jadi kami mohon DPRD Nabire untuk panggil lagi pemkab guna mempertanyakan duduk soalnya,” jelasnya.
Menurutnya, pihaknya telah menyurati DPDR Nabire guna menyampaikan permintaan pertemuan dengan para pihak. Namun jika tidak ada tindaklanjut atau tidak ditanggapi maka para pencaker berjanji akan turun aksi lagi guna menuntut kejelasannya.
“Maka siapapun pejabatnya, stempel sebagai pemerintah daerah akan terus melekat. Dan kami akan mempertanyakan sebab janji itu atas nama pemerintah daerah. Itu yang kammi ingin pertanyakan, kalau tidak kami akan turun jalan lagi,” tuturnya.(Red)
sleep jazz