Pemetaan wilayah adat meminimaisir konflik tanah

Peta tanah atau wilayah adat Suku Besar Yerisiam Gua, Kampung Sima, Kabupaten Nabire _ Papua – Bumiofinavandu.

Nabire, Bumiofinavandu – Sekretaris Suku Besar Yerisiam Gua, Robertino Hanebora mengatakan, salah satu konsep untuk meminimlisir konflik tanah di Kabupaten Nabire, bahkan Papua adalah dengan mendorong pemetaan partisipatif masayarakat pemilik hak adat.

Pemetaan ini kata Hanebora, perlu difasilitasi oleh pemerintah daerah dengan menghadirkan seluruh masayarakat pemilik hak adat.
“Jadi, kalalu kita di Nabire berarti perlu dihadirkan masrakat Nabire pesisir seperti Suku Yerisiam Gua, Suku Wate, Suku Hegure, Suku Umari,Suku Mora, dan Suku Goa. Lalu ada masyarakat Nabire lembah yakni Dipa, Menou, Uwapa, Siriwo, dan Orordo,” kata Hanebora di Nabire. Sabtu (27/2/2021).
Menurutnya, hal ini perlu didorong oleh semua pihak dengan mengacuh pada peraturan Badan Informasi geospasial Nomor 12 Tahun 2017, tentang pedoman pemetaan wilayah masyarakat hukum adat. juga sesuai dengan peraturan daerah Khusus (perdasus) Provinsi Papua, Nomor 23 Tahun 2008 tentang hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah.
“Ini dasarnya sebagai petunjuk dilakukanya pemetaan partisipatif wilayah adat,” tuturnya.
Sebab, Tino sapaan akrabnya menilai, beberapa tahun terkahir di Nabire, sering terjadi konflik batas wilayah adat Karena kepentingan kelompok tertentu, perorangan dan investasi. Klaim ini bukan hanya dilakukan oleh suku-suku di wilayah Nabire, tetapi juga dilakukan oleh suku-suku dari luar Nabire yang berdiam di daerah ini.
Sehingga, pemetaan sangat diperlukan guna memperjelas batas hak adat. sehingga tidak terjadi konflik atau klaim oleh sekelompok orang. inilah solusi penting dalam batas wilayah adat guna menekan konflik antar suku.
“Kami Suku Besar Yerisiam Gua Kampung Sima, sudah melakukan pemetaan partisipatif wilayah adat. ini bukan asal dibuat tetapi berdasarkan tapal batas history sejarah (Batas Alam) dan leluhur. Akan tetapi, batas tersebut perlu adanya pengakuan dan penyamaan persepsi dari suku-suku tetangga lainya, sehingga pengakuan itu disepakati bersama dan, yang dipergunakan menjadi kesepakatan,” ungkap Hanebora.
Kepala Suku Besar Yerisiam Gua, Ayub Kowoi menanbahkan, pemerintah daerah perlu menganggarkan dana dari APBD Nabire untuk melakukan kegiatan tersebut. dan lakukan oleh Intansi pemerintah seperti kehutanan dan agrarian dibantu oleh LSM yang mempunyai pengalaman dalam melakukan pemetaan dan masyarakat.
“Kami bersyukus sudah ada petanya. Tetapi suku-suku tetanggga belum. ini perlu dilakukan juga oleh mereka,” tambah Kowoi.
Keduanta berharap, siapapun yang nantinya terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Nabire, usulan ini perlu diperhatikan karena, persatuan sesama orang Papua jauh lebih penting diatas kepentingan golongan tertentu. Maka perlu dilakukan agar tidak terjadi konflik social persoalan berkepanjagan terkait wilayah-wilayah adat. karena hal lain untuk memperjelas asal usul dan keberadaan suku-suku di Nabire khususnya maupun Papua pada Umumnya.(Red)

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.