Nabire, Bumiofinavandu – Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Nabire, Papua, Barnabas Watofa mengatakan, terdapat 35 pegawai telah melakukan pemeriksaan antigen dari total 47 orang pegawai di kantor itu. Ini menurutnya, dilakukan karena ada 1 pegawai yang dinyatakan terkonfirmasi covid-19, pekan lalu.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh pegawai aman, sebelum kantor dibuka kembali. Ada 12 orang yang belum datang, saya minta mereka ke klinik dan periksa di sana, kalau tidak jangan masuk kantor kalau sudah buka pelayanan,” ujar Watofa di sela-sela pemeriksaan di Kantor Disdukcapil Nabire, Senin (8/2/2021).
Menurutnya, rapid test dilakukan tim medis dari klinik dokter Sayori. Tujuannya untuk mengetahui dan memastikan bahwa petugas benar-benar terbebas dari penyebaran covid-19. Sebab, pelayanan telah ditutup sudah hampir sepekan. Sementara kebutuhan masyarakat akan pelayanan dokumen kependudukan terus meningkat.
“Jadi kami ingin kembali lakukan pelayanan. Sehingga dengan belum adanya tes antigen di RS, Kepala Dinas kemudian berkoordinasi dengan klinik untuk melakukan pemeriksaan, kasihan masyarakat mau urus dokumen,” tutur Watofa.
Dia berharap agar dalam beberapa waktu ke depan sebelum kantor di buka, pegawainya diminta terlebih dahulu membersihkan seluruh ruangan dan melakukan penyemprotan disinfektan.
“Kami minta kalau bisa pegawai Disdukcapil duluan di vaksin. Kemudian, agar pegawai besok atau lusa kita semua kembali ke kantor untuk membersihkan dan menyemprot ruangan-ruangan, baru buka pelayanan,” ujarnya.
Sementara, Juru Bicara Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Nabire, dokter Frans Sayori mengatakan, hasil koordinasi dengan Kadisdukcapil bahwa seluruh petugas kantor itu perlu dilakukan rapid tes antigen, hal ini guna memutus mata rantai penyebaran covid-19.
Akan tetapi, mengingat cartridge untuk pemeriksaan Covid di alat TCM RSUD Nabire, kosong sejak 12 Januari 2021, sehingga swab yang dilakukan melalui hidung dan mulut tidak dapat dilakukan untuk pemeriksaan covid-19.
“Ini dilema, dan untuk OPD ini baru pertama kali dilakukan. Dengan konsekuensi bahwa alat pemerintah belum ada, maka dengan terpaksa maka swasta jalan. Tapi ini sudah ada pembicaraan dengan kepala Kadisdukcapil,” kata dokter Sayori.
Selain itu, Ia menyarankan walau hasil tes menyatakan negatif, namun sejumlah pegawai diminta tetap menjaga protokol kesehatan (prokes) bila nantinya kembali melakukan pelayanan.
“Puji Tuhan, semua yang periksa hasilnya negatif. Saya ingatkan agar kalau kantor sudah buka lagi, prokes jangan diabaikan agar mata rantai penyebarannya kita putus,” katanya.(Red)
8 Komentar