Kapolres Nabire : penyampaian aspirasi ada aturannya

  • Whatsapp
Kapolres Nabire AKBP Kariawan Barus, SH, SIK – Bumiofinavandu. 

Nabire, Bumiofinavandu – Kapolres Nabire, AKBP Kariawan Barus, SH, SIK, mengatakan aparat tidak menghalangi maupun melarang penyampaian aspirasi dari kelompok manapun. Hanya saja, penyampaian itu harus melalui prosedur kareta ada aturan didalamnya. 

“Penyampaian aspirasi boleh-boleh saja, tapi ada aturan yang harus dipatuhi. Polisi tidak melarang siapapun untuk menyampaikan aspirasi,” kata AKBP Barus menanggapi aksi penyampaian usai aksi di Nabire pada Kamis (10/12/2020). 
AKBP Barus menjelaskan, aksi masyarakat telah disampaikan surat permohonan izinnya. Namun pihaknya sudah berkoordinasi dengan koordinator aksi bahwa hal ini tidak mungkin dilakukan mengingat beberapa pertimbangan. 
Sebab kondisi Nabire baru saja melaksanakan proses pemungutan suara pemilukada Tahun 2020, dan baru memasuki tahapan pengumpulan dan perhitungan suara di tingkat Distrik. 
“Ini yang kami sampaikan kepada mereka (masa aksi). Karena ada aturan dalam penyampaian aspitassi, dan aturan itu milik kita bersama untuk,” jelas Kapolres Nabire. 
Ia melanjutkan, selain pilkada Nabire, saat ini masih ada kondisi Nagera menghadapi pandemi covid-19 dan Nabire juga masih terdapat kasus. termasuk memasuki suasana Natal dan Tahun baru sehingga perlu disikapi dengan baik agar keamanan dan ketertiban tetap terjaga. 
Termasuk situasi pemilu. Apapun hasilnya, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap harus kondusif dan terjaga. Jangan sampai ada pemaksaan kehendak yang nantinya merugikan banyak orang. 
“Jadi Kami tidak menghalangi siapapun dan kelompok manapun untuk menyampaikan aspirasi. Namun beberapa hal tadi yang perlu dipahami bersama,” lanjut AKBP Kariawan. 
Untuk itu, ia menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Nabire agar memahami, mengerti dengan situasi saat ini. sehingga keamanan selalu terjaga sebab aman dan tenteram bukan hanya dari aparat, tetapi diri sendiri dan lingkungan. 
“Saya minta dimengerti. Saya himbau seluruh masyarakat mari kita bersama jaga Nabire agar selalu aman dan tenteram,” imbuhnya. 
Jubir aksi petisi Rakyat Papua Wilayah Nabire, Roberta Muyapa mengatakan, aksi ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari HAM 10 Desember 2020. Dan sebelum aksi, surat pemberitahuan sudah disampaikan kepada aparat kepolisian dua hari sebelum pelaksanaan. 
Namun hingga hari ini, ia mengakui belum mendapatkan hasil atau jawaban dari Polres Nabire, apakah disetujui atau ditolak. Namun mereka mengambil keputusan untuk aksi tetap dilaksanakan (9/12). Akhirnya, nniat tersebut diurungkan dengan kesepakan akan dilaksanakan pada Kamis (10/12/2020). 
“Jadi hari ini baru kami lakukan dan nyatakan sikap. Harus dilakukan,” kata Muyapa. 
Ia menjelaskan, tuntutan pelanggaran HAM dan penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat adalah solusi Dldemokratis. Sebab implementasi Otonomi Khusus (Otsus) menjadi legitimasi bagi pengiriman personil aparat dalam jumlah banyak ke Tanah Papua. Hal ini akan menambah kekerasan diatas bumi cenderawasih. 
Ditambah lagi pemekaran wilayah yang berunjung pada memecah belah Rakyat Papua. menciptakan elit kapital birokrat yang napsu akan kekuasaan, jabatan dan uang. serta pembangunan infrastruktur dan lainnya demi memperlancar proses eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) Papua. 
“Kami pikir banyak hal yang tidak beres di Tanah ini,” jelasnya.(Red) 

Pos terkait

PHP Dev Cloud Hosting

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.