Pembukaan akses transportasi di Nabire jangan dipolitisir

Bupati Nabire, Isaias Douw – Bumiofinavandu/Tiru. 

Nabire, Bumiofinavandu.Id – Bupati Nabire Isaias Douw menegaskan, pembukaan jalur transportasi udara dan laut di Daerah ini jangan sampai dipolitisir.

“Saya minta soal transportasi bandara dan laut jangan dipolitisir,” tegas Bupati Douw saat mengembalikan dua pasien covid-19 di halaman RSUD Nabire, Selasa (07/07/2020).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, ada masyarakat yang mengapresiasi pembukaan bendara tetapi juga ada yang tidak. sementara untuk pembukaan akses jalur laut (pelabuhan) yang hinggga saat ini belum dibuka juga menuai protes. namun Bupati Isaias mengingatkan bahwa semua membutuhkan proses yang matang sehingga harus dipikirkan dampak akan terjadi.

Bupati Isaias, juga mengaku telah menerima aspirasi dari dari berbagai pihak termasuk DPDR Nabire untuk pembukaan akses pelabuhan. Namun Bupati meminta agar tidak dipolitisir, sebab hal itu bukan aspirasi politik tetapi menyangkut kebijakan pelayanan dan keselamatan Banyak orang.

“Ada sana sini aspirasi yang saya sudah terima, tapi kita jangan sampai anggap enteng lalu buka begitu saja. Aspirasi itu hal biasa, tetapi pelayanan yang harus ditinjau dari kondisi daerah dan masyarakatnya. Kita pasti akan buka, perlu pertimbangan,” tuturnya.

Bupati Isaias juga meminta kepada petugas covid-19 yang bertugas di Bandara Nabire untuk memperketat pemeriksaan keluar masuknya penumpang. Yaitu dengan memeriksa dokumen kesehatan dan melaksanakan prosedur sesuai dengan SOP Covid-19.

Kemudian Soal pembukaan pelabuhan perlu kesepakanan bersama dari Asosiasi BupatI wilayah Meepago mengingat bukan hanya kepentingan Nabire semata, tetapi kepentingan seluruh masyarakat wilayah Meepago karena Nabire adalah pintu masuk.

“Nabire ini pintu masuk yang tidak sama dengan daerah lain sehingga perlu dipertimbangkan dengan matang. Kalau untuk pelabuhan masih dipikirkan, sementara bandara kita buka dan melihat perkembangan satu dua hari kedepan, apakah terus di buka atau sebaliknya. Ini semeta-mata dilakukan demi melindungi masyarakat dari pandemi,” terangnya.

Wakil Ketua II DPRD Nabire, Mohammad Iskandar mengaku telah melanjutkan aspirasi dari Tim Peduli Masyarakat Terdampak Covid-19 Kabupaten Nabire kepada Pemerintah Daerah yakni eksekutif.

“DPDR (Legislatif) Nabire sudah serahkan aspirasi yang disampaikan kepada eksekutif sebagai eksekutor. Karena kami adalah lembaga representasi dari masyarakat, jadi tidak ada hal yang keliru,” ujar Iskandar secara terpisah.

Sebelumnya, Tim Peduli Masyarakat Terdampak (TPMT) Covid-19 Kabupaten. Nabire telah melayangkan beberapa poin permintaan mewakili masyarakat kepada Pemkab Nabire dan Asosiasi Bupati Meepago tertanggal 22 juni 2020. beberapa poin diantaranya sebagai berikut:

1. Membentuk tim kordinasi untuk mendata warga Nabire yang hendak kembali dari kota-kota di Papua dan Papua Barat, seperti: Jayapura, Biak, Manukwari, Sorong, Serui, dan lain-lain.

2. Arah dan konsep kerja tim gugus tugas penanganan covid 19 Kabupaten Nabire sudah harus lebih kepada kehidupan new normal yang telah dicanangkan Presiden RI. Maka relaksasi di berbagai bidang kehidupan masyarakat terkena dampak covid 19 segera harus dilaksanakan.

3. Meningkatkan kapasitas tim gugus menjadi lebih baik dengan lebih informatif, kreatif dan inovatif agar mampu melaksanakn relaksasi diberbagai bidang kemasyarakatan.

4. Pemkab Nabire segera membuka akses transportasi laut secara terbatas untuk mempermudah kepulangan warga yang memiliki KTP Nabire yang berada di wilayah Papua dan Papua Barat.

5. Pemkab Nabire agar bekerja sama dengan PT Pelni Nabire untuk dapat mempersiapkan kapal dan proses kepulangan masyarakat Nabire serta para calon Mahasiswa yang akan pergi berstudi di kota studi tujuan.

6. Mempersiapkan protokol kesehatan di pelabuhan Samabusa Nabire untuk menerima kedatangan warga Nabire dan juga para calon Mahasisswa baru yang akan melanjutkan pendidikan tersebut.

7. Membentuk tim kordinasi untuk mendatangkan warga Nabire yang hendak pulang dari kota di Papua dan Papua Barat seperi: Jayapura, Manokwari, Sorong, Biak dan kabupaten yang lain.

8. Mempersiapkan langkah-langkah teknis yang lebih inovatif dan kreatif untuk kepulaangan masyarakat Nabire dari Pelabuhan dalam wilayah Papua dan papua Barat.

Johan Kudiai, kordinator Tim Peduli Masyarakat Terdampak (TPMT) Covid-19 Kabupaten. Nabire menegaskan bahwa sesuai data epidemiologi maka Kabupaten Nabire berada pada pada zona kuning. Artinya, artinya penyebaran virus telah dapat dikendalikan di daerah ini.

“Kesiapan Pemkab Nabire telah dianggap cukup mampu dengan adanya APD dan perangkat test yang telah tersedia. Atas pertimbangan data ini, seharusnya dapat dijadikan acuan untuk mengusulkan membuka akses transportasi laut untuk memulangkan warga yang tertahan akibat pembatasan sosial diluar Nabire,” tegas Kudiai.(Red,Tiru)

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar